Sitaro, TRIBRATA TV
Djon Ponto Janis memimpin Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dalam Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Penjelasan tersebut disampaikan langsung Penjabat Bupati Joi Eltiano Bernadin Oroh, di Ruang Rapat DPRD Sitaro, Selasa (14/11/2023).
Selain Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro Djon Ponto Janis, turut serta dalam meja pimpinan sidang yaitu Pj Bupati Joi Eltiano Oroh didampingi Wakil Ketua Bob Nover Janis dan Wakil Ketua Joutje Luntungan.
Dalam sidang tersebut memenuhi kuorum yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, dan Fraksi Perindo dinyatakan hadir semua.
Dalam kesempatan ini, Penjabat Bupati Kepulauan Sitaro menyampaikan penjelasan atas Ranperda tentang APBD TA 2024.
“Penyusunan APBD Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun Anggaran 2024 juga didukung oleh sistem dan skema proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi serta secara online atau berbasis website melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebagai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, transparan dan akuntabel, “terangnya.
Oroh juga menuturkan kesemuanya diupayakan yang terbaik, dapat termuat dalam Ranperda APBD Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun Anggaran 2024.
Hal ini semata-mata karena menyadari bahwa APBD adalah dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah, dimana setiap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah (berupa uang) harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
Maka itu secara garis besar komposisi rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp542.502.948.203. Dengan total Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp550.220.277.912.
Serta Pembiayaan Daerah dialokasikan sebesar Rp7.717.329.709 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Adapun rancangan APBD TA 2024 ini disusun oleh pemerintah daerah yang tetap berkomitmen pada KUA-PPS yang telah disepakati bersama DPRD.
“Menjadi harapan bersama kiranya Ranperda APBDTA 2024, dapat ditanggapi oleh segenap anggota dewan yang terhormat, melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, hingga pada waktunya nanti, Ranperda ini dapat kita paripurnakan bersama, untuk menjadi landasan pijak kita, dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan optimal di Bumi Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo tercinta, “ujarnya kepada para anggota dewan.
Penjabat Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Yang Terhormat atas komitmen dan kerjasamanya dalam mendukung setiap program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
“Kami berharap, harmonisasi antara
lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sitaro dapat terus terjaga dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah 47 pulau ini, “tukasnya.
Dalam penyampaian pemandangan fraksi, ada dua fraksi menolak untuk memberikan pemandangannya dengan alasan membutuhkan waktu untuk dibahas dalam tiap-tiap fraksi.
Dari Ketua Fraksi PDIP Moghtar Kaudis mengharapkan agar pemandangan fraksi itu segera disampaikan karena mengingat sudah tidak ada waktu lagi pekerjaan ini ditunda.
Sedangkan Fraksi Golkar Handry Pontoh dan Ketua Fraksi Perindo Joutje Luntungan, mengharapkan hal ini juga harus ditunda, karena masih butuh pembahasan lagi di tingkat masing masing fraksi.
Ketua Dewan Djon Ponto Janis selaku pimpinan sidang, dengan melalui mekanisme beberapa kali di scores untuk melalui tahapan lobby of Lobbying, bahkan belum mencapai titik kesepakatan, diketahui sidang paripurna tersebut, akhirnya DPJ mengetuk palu untuk ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin pekan mendatang 20 November 2023 dengan agenda penyampaian pandangan umum tiap fraksi.
Hadir bersama dalam rapat paripurna ini, Sekretaris Daerah Denny D. Kondoj, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Bagian Setda dan para Camat, serta undangan lainnya. (jemi lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
