Bandar Lampung, TRIBRATA TV
Pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan, Sabtu 13/12/2025.
Sejumlah pos belanja bernilai fantastis pada tahun anggaran 2025 disinyalir banyak kejanggalan dan berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan.
Saat tim media berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung terkait rincian penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, hingga proses pengawasan internal, yang bersangkutan justru memilih bungkam tidak ada jawaban, klarifikasi, maupun penjelasan resmi yang diberikan hingga berita ini dipublikasikan.
Sikap diam pejabat publik dalam menghadapi pertanyaan masyarakat dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, akuntabilitas penggunaan uang rakyat setiap rupiah yang dibelanjakan bersumber dari pajak masyarakat dan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Berdasarkan data yang diperoleh, Diskominfo Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran ratusan juta hingga mendekati satu miliar rupiah untuk berbagai kegiatan, di antaranya:
- Sewa Kendaraan Dinas sebesar Rp 100.000.000.
-
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Peralatan Jaringan sebesar Rp 200.000.000 (muncul dua kali).
-
Jasa Layanan Akses Internet Bandwidth CCTV “Seribu Wajah” sebesar Rp 660.000.000.
-
Belanja Modal Pengadaan CCTV “Seribu Wajah” dan kelengkapannya sebesar Rp 910.000.000.
-
Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp 281.500.000 (muncul dua kali).
-
Jasa Layanan Akses Internet Bandwidth CCTV “Seribu Wajah” 75 Unit sebesar Rp 375.000.000.
-
Belanja Modal Pengadaan Firewall Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp 300.500.000.
-
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebesar Rp 210.500.000.
Munculnya item anggaran dengan nilai yang sama secara berulang, khususnya pada belanja pemeliharaan jaringan dan pengadaan komputer, memunculkan dugaan kuat adanya pola penganggaran yang tidak efisien dan patut dipertanyakan dasar kebutuhannya.
Sorotan paling tajam mengarah pada proyek CCTV (Seribu Wajah) yang menelan anggaran miliaran rupiah, baik dari sisi pengadaan perangkat maupun biaya layanan bandwidth internet, Publik mempertanyakan apakah nilai tersebut sebanding dengan jumlah unit, spesifikasi teknis, serta manfaat nyata yang dirasakan Masyarakat.
Kondisi ini memicu desakan agar Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran Diskominfo Kota Bandar Lampung, khususnya proyek-proyek strategis yang bernilai besar dan berulang setiap tahun.
Media akan terus mengawal persoalan ini dan kembali membuka ruang hak jawab bagi pihak Diskominfo Kota Bandar Lampung apabila di kemudian hari bersedia memberikan klarifikasi resmi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Heri Saputra)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
