Tapanuli Utara, TRIBRATA TV
Isu pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap) kembali digulirkan Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Pro Deo Et Patria Yonge Sihombing, SE, MBA.
Kali ini ia menyosialisasikannya pada Ketua Persatuan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Amit Hutabarat dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan PPA Taput, Renold MT Lumbantobing, di Resto Bhinneka Tarutung, Sabtu (23/12/2023).
Yonge Sihombing saat dihubungi melalui telepon selular, mengatakan pertemuan dengan Ketua Pabdesi dan Dinas PMD PPA Taput sebagai tindak lanjut dari sosialisasi sebelumnya di Kabupaten Toba.
“Kita akan terus bergerak, menyuarakan pencabutan moratorium dan pengesahan Provinsi Tapanuli. Saya beserta tim sudah menyiapkan formulir Surat Dukungan Permohonan Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Pengesahan Provinsi Tapanuli. Rencananya perdesa akan diberikan 200 formulir,” katanya.
Formulir itu akan dikirim kepada Presiden Jokowi untuk segera mencabut moratorium pemekaran DOB sebelum pemilu 14 Februari 2024 mendatang. “Kita berharap Protap akan disahkan sebelum masa akhir jabatan Presiden Jokowi 20 Oktober 2024 mendatang,” ucap Yonge.
Yonge Sihombing yang juga Dosen Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan dan mantan Staf Ahli DPRD Sumatera Utara menambahkan, Ini merupakan permohonan, harapan, kerinduan, impian dan penantian masyarakat yang berdomisili di wilayah Provinsi Tapanuli yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.
Juga masyarakat Tapanuli di perantauan yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 20 juta jiwa di seantero Indonesia dan dunia.
Saya serta tim memastikan, tidak ada keraguan dan bimbang lagi nantinya, pasti akan tiba saatnya Presiden Jokowi mencabut moratorium pemekaran DOB dan mengesahkan pembentukan provinsi Tapanuli. “Inilah jawaban atas permohonan, harapan, kerinduan, impian dan penantian 20 juta masyarakat Tapanuli. Mengapa? Karena seluruh persyaratan pembentukan provinsi Tapanuli, baik secara administratif maupun teknis telah terpenuhi dan memenuhi syarat,” ujarnya.
Terlebih lagi dengan adanya loncatan kemajuan pembangunan di Kawasan Danau Toba (KDT) yang sebagian merupakan bagian dari cakupan wilayah Provinsi Tapanuli telah nyata terjadi di masa pemerintah Presiden Jokowi, dan terbukti telah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
Dihari yang sama saat dijumpai Partukoan Kopi Balige, Castell Siahaan (Kortim PPPT Toba dan Samosir) didampingi Berlin Yebe menambahkan, Sekdis PMD dan PPA Taput R. Lumbantobing dan Ketua Pabdesi Hendra Hutabarat menyambut baik kehadiran Ketua Umum PPPT Yonge Sihombing.
R Lumbantobing berjanji akan segera mendistribusikan formulir itu kepada warga desa melalui kepala desa se-Taput. “Kami harus segera koordinasikan ke Kadis dan kades se Taput karena formulir tersebut akan disampaikan kepada Presiden Jokowi sebelum pileg dan pilpres mendatang,” katanya.
Ia menyambut hal itu karena memang Provinsi Tapanuli adalah harapan dan penantian kita semua. Ia berharap pertemuan dengan seluruh kepala desa se Kabupaten Raput dapat dilaksanakan pada awal bulan Januari 2024.
Sementara Hendra Hutabarat mengaku setuju untuk pembentukan Provinsi Tapanuli. “Banyak yang sudah berjuang demi Protap. Kami akan coba komunikasikan dengan Kades se Taput,” ujarnya.
Usai pertemuan tersebut, Yonge bersama tim PPPT, sabar manganju Sianturi dan James Pangaribuan melakukan audiensi informal kepada Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan. “Kami disambut hangat saat menyampaikan hasil pertemuan dengan Sekdis PMD dan Ketua Pabdesi. Rencananya akan ada pertemuan dengan 241 Kepala Desa se Tapanuli Utara pada awal bulan Januari tahun 2024,” tutup Castell. (berlin yebe)
