Asahan, TRIBRATA TV
Kepala Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, berinisial Drs PH, diduga kuat melakukan mark up anggaran Covid-19 tahun 2020.
Hal ini setidaknya dari pengakuan langsung pihak Kejari Asahan Aluwi SH maupun Inspektorat Asahan melalui Kepala Inspektorat Zulkarnain SH.
Dilansir dari Majalah Forum Keadilan, Kepala Kejaksaan Negri Kisaran Aluwi SH membenarkan pihaknya sudah menerima laporan terkait Kades Sipakuarea tersebut.
“Ini masih kami dalami dan kami sudah bentuk tim. Kami juga menunggu hasil dari APIP atau inspektorat Asahan,” ujar Aluwi.
Selain itu, Aluwi juga mengaku telah memerintahkan Kasi Intel Kejari Asahan untuk segera memproses kasus tersebut.
“Kita tunggu aja hasil dari inspektorat ya..apalagi dalam laporan tersebut ada juga pemalsuan toko kain yg tidak ada di kota kisaran ini..tempat penyewaan gedung utk acara yg di mark up sampai puluhan juta..insyaallallah akan segera menuntaskan..sabar ya !!!” terang Aluwi saat itu.
“(Kami) segera melakukan panggilan ke pihak2 terkait termasuk kepala desa sipaku area kec simpang empat apabila sdh turun surat dri inspketorat asahan.ttg hasil audit nya kita tunggu aja dri inspektorat. berkas laporan dugaan mark up dana covid 19 yg melibatkan kades sipaku area telah di kirim kejaksaan negri kisaran kepada inspektorat asahan utk segera melakukan pemeriksaan kpd pihak2 yg dilaporkan.dan segera melaporkan hasil audit nya kpd kajari asahan,” tegas Aluwi SH saat itu.
Senada dengan Aluwi, Zulkarnain SH juga mengamini terkait laporan kasus yang diduga kuat dilakukan Kepala Desa Sipakuarea itu.
Dalam keterangannya pada Majalah Forum Keadilan, Zulkarnain SH mengaku pihaknya sudah menerima laporan tersebut.
“Sdh kami proses dan surat perintah audit investigasi telah dikeluarkan..dan beberapa pihak akan dipanggil utk dimintai keterangan..serta bukti2 yg ada sdh ditelaah dan dipelajari..kita tidak main2 dgn laporan apalagi menyangkut dana covid19,” aku Zulkarnain.
“Tak tertutup kita akan memanggil seluruh kepala desa yg ada dikabupaten asahan ini,” ucap zulkarnain SH.
Untuk diketahui, Kepala Desa Sipaku Area Drs PH dilaporkan karena diduga kuat me mark up pembelian sejumlah hand sanitizer sebanyak 1.660 botol.
“Kades hanya membeli handsanitaizer 290 botol dgn harga Rp.20.000 perbotol ..bukan dgn Harga Rp.50.000 perbotol seperti yg tertulis dikwitansi..ini sdh pencemaran nama baik toko saya,” aku Poltak Sihombing, pemilik toko pada wartawan.
“Saya sebagai pemilik Toko Obat Lamvita merasa keberatan dan dirugikan dengan kwitansi penjualan yang tidak sesuai dengan harga dan jumlah yang saya jual kepada Kepala Desa Sipaku Area Kec. Simpang Empat,” tulis Poltak dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya, tertanggal 11 Oktober 202 lalu.
Saat dikonfirmasi, Senin (20/12/2021) sekira pukul 17.32 WIB, terkait laporan tersebut, Kepala Inspektorat melalui Sekretarisnya, Ruslan mengakui pihaknya sedang memproses kasus itu.
“Sedang dilakukan pemeriksaan bang. izin, pemeriksaannya sedang berjalan ya bang🙏🙏,” akunya saat disinggung ada tidak kerugian negara dalam kasus itu.
Namun saat kembali ditanya ada tidak kerugian negara termasuk besarannya, hingga berita ini dikirimkan, Ruslan tak merespon konfirmasi yang dikirim via pesan Whatsapp.
“Kan LG diserahkan ke inspektorat. Kalo mau konfirmasi langsung aj ke kantor,” balas Kasi Intel Kejari Asahan JS Malau, sekira pukul 18.45 WIB. (Gon)
