Toba, TRIBRATA TV
Tragis.. Sudahlah gajinya tak seberapa, eh malah dipotong Rp500 ribu lagi.
Inilah nasib tenaga honorer petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Toba. Mereka kaget saat menerima gaji bulan Mei 2024 hanya berjumlah Rp1.250.000 dari biasanya Rp1.750.000.
‘Uang Makan atau Tambahan Biaya Penahan Daya Tahan Tubuh (PDTT)’ senilai Rp500 ribu yang tertera dislip gaji dipotong tanpa informasi apapun.
Ironisnya lagi, jumlah petugas honorer di DLH Toba juga simpang siur. Dari dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024 DLH Toba versi Bendahara dan Kasubbag Program, berjumlah 103 orang sementara data dari Kabid jumlah honorer 106 orang.
Para honorer kebersihan ini bertugas sebagai supir truk sampah, pengendara jendaraan roda tiga dan petugas kebersihan.
Salah seorang honorer, ST mengaku keberatan atas pemotongan itu. Kekecewaannya itu disampaikannya kepada Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Toba, Berlin Yebe Marpaung.
“Saya merasa keberatan harus menerima gaji bulan Mei 2024 hanya Rp1.250.000. Bayangkan dengan pekerjaan kami yang memungut sampah setiap hari,berjemur di terik panasnya matahari,”ucap ST, Senin (10/6/2024).
Menurutnya, 99 petugas kebersihan yang berada di grup WA, tidak ada satupun yang berani mempertanyakan hal ini.
Sementara TM, petugas kebersihan lainnya juga membenarkan pemotongan itu. “Betul pak, ada pemotongan 500 ribu. Sebagai bawahan kami hanya bisa pasrah saja. Memang seminggu sebelum gajian sudah dikabari, namun tetap saja membuat kami terkaget”,tegasnya, Selasa (11/6/2024).
Mendapat pengaduan ini, Ketua PJS Toba Berlin Yebe didampingi pengurus Yosua Napitupulu dan Rahmat Samosir mengkonfirmasi pada Bendahara DLH Toba, Lasmauli Sinambela dan ditemani Kasubbag Program, Rina.R Sitorus.
“Benar ada pemotongan tersebut, kami sudah melaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024,” katanya.
“Uang Rp 500 Ribu tersebut akan dibayarkan di bulan Juli dengan sistem rapel,” tambah Lasmauli.
Sedang Kabid PPLB3PP, Rina Sondang, mengakui kesalahannya dalam menginput data. Ia menyebutnya sebagai “Human Error” dan perubahan sistem penginputan dari Kementerian.
Kecurigaan “Penyalahgunaan Wewenang”
Meskipun Kabid Rina telah meminta maaf dan berjanji untuk menyelesaikan masalah ini, Berlin Yebe masih memiliki keraguan.
“Alasan Human Error tidak masuk akal,” tegasnya. Ia menduga ada “Penyalahgunaan Wewenang” di balik pemotongan gaji ini.
Berlin pun mendesak Kadis DLH, Rajaipan Sinurat, untuk memberikan klarifikasi dan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab.
“Ini bukan hanya soal Human Error, tapi juga penyalahgunaan wewenang,” tegasnya penuh geram.
Kasus ini menjadi sorotan tajam terhadap pengelolaan anggaran di DLH Toba. Masyarakat berharap agar kasus ini diusut tuntas dan keadilan ditegakkan.
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
