Banyuwangi, TRIBRATA TV
Prestasi Pemkab Banyuwanngi kembali mendapatkan apresiasi. Terbaru, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini diganjar penghargaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
Penghargaan diberikan lantaran Banyuwangi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerinrah Daerah (LKPD). Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tidak tanggung – tanggung Opini WTP terhadap LKPD tersebut sukses diraih Banyuwangi sembilan kali beruntun.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi pad Jum’at (29/10/2021).
Selain Gubernur Khofifah, prosesi penyerahan penghargaan juga dihadiri Kepala Kantor (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur serta 38 Bupati/wali kota se-Jatim.
Taukhid mengatakan, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah berupaya keras untuk membuat LKPD dengan wajar sehingga memperoleh opini tertinggi dari BPK, yakni WTP.
“Alhamdulillah pada kesempatan LKPD tahun 2020 hampir semua pemerintah daerah di Jatim memperoleh opini WTP, “ujarnya.
Bahkan jika diruntut sejak 2010 sejauh ini ada 27 pemerintah kabupaten dan kota di Jatim yang memperoleh lima atau enam kali opini WTP dari BPK secara beruntun. Khusus Banyuwangi pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini telah memperoleh opini WTP dari BPK selama 9 kali berturut-turut.
“Saat ini ada dua pemerintah daerah, yakni kota Blitar dan Malang yang sudah 10 kali berturut – turut. Insya Allah tahun depan pemerintah yang memperoleh opini WTP sepuluh tahun beruntun akan bertambah. Selain Banyuwangi ada dua daerah yang juga sudah mendapat opini WTP sembilan kali secara beruntun, “beber Taukhid.
Ia menambahkan sebagaimana arahan Menkeu Sri Mulyani, hal terpenting dari opini WTP adalah, opini dari BPK tersebut mempresentasikan pengelolaan keuangan publik yang benar-benar untuk kemakmuran rakyat dan berdampak terhadao pertumbuhan ekonomi.
“Ini yang akan kita uji ke depan. Karena itulah memang amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dikelola untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, “kata dia.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersyukur Banyuwangi kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Apalagi kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini dipilih sebagai lokasi penyerahan penghargaan opini WTP kepada pemerintah kabupaten dan kota se -Jatim, “Intinya, apa yang diperoleh Banyuwangi ini pasti karena kerja keras dan citra positif Banyuwangi, “ujarnya.
Bupati menambahkan, prestasi yang berhasil diraih Banyuwangi tersebut harus terus dijaga, dipertahankan, bahkan ditingkatkan di waktu yang akan datang.
“Sehingga citra positif ini terus terjaga dan bisa mengundang orang datang ke Banyuwangi,tidak hanya untuk berwisata tetapi juga untuk melihat pembangunan atau perkembangan di Banyuwangi, “pungkasnya. (irawan)
