Timor Tengah Selatan, TRIBRATA TV
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TTS, berlangsung pada Selasa (21/9/2021) di ruang Sidang Paripurna DPRD TTS.
Sidang dihadiri Bupati TTS, Egusem P.Tahun, sebagian OPD, Ketua dan Wakil Ketua DPRD bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten TTS.
Dalam pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta penjelasan terkait saluran perpipaan (air bersih) yang dialirkan dari Desa Fat menuju ke Desa Hoineno dan Desa Nunkolo. Juga fasilitas umum yang berada di Kecamatan Nunkolo, karena ketika Bupati berkunjung air mengalir, namun ketika Bupati pulang, airnya pun ikut mati.
Selanjutnya Fraksi Demokrat DPRD dalam catatannya mendesak pemda agar melakukan kajian terhadap kenaikan tarif dasar air bersih (iuran bulanan pelanggan) dari PDAM TTS sebesar 200%, untuk ditinjau kembali. Karena dirasakan terlalu membebani pelanggan.
Menurut fraksi ini kehadiran PDAM SoE tidak hanya untuk mengejar profit, tetapi untuk pelayanan sosial ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Sedang Fraksi Partai Golkar minta pemerintah memperhatikan insentif tenaga kontrak daerah yang sudah 6 bulan belum dibayarkan. Fraksi ini minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS membayar gaji guru tepat waktu.
Fraksi Hanura menyoroti pembuangan limbah Rumah Makan Singgalang. Akibat limbah tersebut, sumur warga berubah warna menjadi coklat dan tidak bisa dikonsumsi lagi. Fraksi ini minta dinas terkait menindaklanjutinya karena sangat mengganggu warga.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan minta agar pemerintah turut berpartisipasi aktif dalam penyebarluasan informasi, tentang keikut sertaan objek wisata Fatumnasi dalam ajang bergengsi, API 2021.
Terhadap hal tersebut, fraksi ini mengajak semua pihak baik pemerintah daerah, lembaga DPRD, dan seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi melalui vote SMS, Like Vidio akun Youtube API Award dan Like Vidio pada akun instagram “Ayo jalan-jalan Indonesia”.
Fraksi PKP Indonesia meminta Diskominfo agar dapat menambah jaringan internet atau hospot di sejumlah fasilitas umum untuk dimanfaatkan masyarakat. Mengingat sebagian besar kegiatan saat ini dilaksanakan secara Virtual.
Sedang Fraksi Gerindra meminta tambahan penjelasan pemerintah tentang realisasi pembayaran tunggakan Dana Kesra bagi ASN pada tahun 2019 di 6 OPD yaitu Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Rransmigrasi, BPKAD, Kecamatan Roianas, Kecamatan Nunbena dan Kecamatan Mollo Barat, dengan total anggaran Rp478.361.500.
Terakhir Fraksi Partai Nasdem meminta kepada pemerintah dan DPRD harus secara tegas memangkas anggaran-anggaran yang tidak terlalu urgen di fase krisis akibat pandemi ini. (Yor Tefa)
