Dramaturgi pat-gulipat kasus pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali, akhirnya menemukan momentum anti klimaksnya.
Setelah sempat menjadi episentrum kekecewaan publik atas “in subordinasi” yang dilakukan salah seorang perwira tinggi Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Prasetyo Utomo terhadap Kabareskrim, persepsi dan prejudis negatif hari ini berubah 180 derajat.
Komitmen dan ketegasan Kabareskrim Komjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan kasus yang ‘menampar’ citra positif penegakan hukum di Indonesia, baik untuk menuntaskan abuse of power yang dilakukan Brigjen. Pol. Prasetyo hingga menangkap Djoko Tjandra, kini dibuktikan Akpol 1991 ini.
Jika selama ini buronan kasus-kasus korupsi di negeri ini nyaris bebas ‘menari-nari’ di luar negeri hingga nyaris sulit terjangkau aparat hukum kita, fase kelam itu kini terkikis dengan komitmen Komjen Listyo untuk membongkar skandal “surat jalan” ini hingga publik mengharapkan terbuka selebar mungkin.
Siapa yang bermain dalam peristiwa ini tentunya akan semakin was-was dengan respon cepat Listyo mengelola persoalan ini. Apalagi dengan telah tertangkapnya sang buronan.
Sulit kiranya membalikkan opini publik yang kini terbangun dengan keberhasilan Komjen Listyo membawa sang buron dari Malaysia dalam waktu relatif singkat. Apalagi selama ini terpidana Djoko Tjandra dikenal sangat licin dan begitu mudah ‘menghipnotis’ oknum-oknum penegak hukum di negeri ini.
Keseriusan untuk memulihkan nama baik institusi Polri yang sempat tercoreng dengan kasus ini, setidaknya telah berhasil di’rehabilitasi’ dengan formulasi jitu Jenderal mantan Kadiv Propam Polri ini.
Di sisi lainnya, keberhasilan buron yang lari dari tanggung jawab sejak 2009 ini mengindikasikan keseriusan Komjen Listyo untuk menyelamatkan uang negara yang kerap dirampok para koruptor.
Komitmen dan kemampuan Kabareskrim dan jajarannya menangkap Djoko, juga dapat menjadi sinyal kuat bagi para koruptor lainnya agar berkalkulasi untuk tetap menjadi buron atau dijemput paksa seperti Djoko Tjandra.
Namun kasus ini setidaknya menjadi pembelajaran semua institusi negara, khususnya Polri. Sistem integrasi tata kelola di internal Polri ke depan harusnya lebih berbasis surat elektronik (surel) menjadi keharusan agar peristiwa serupa tak terulang.
Edi Iriawan
Mantan Ketua IJTI Sumut & Korwil Sumatera-Jawa
