Tanjungpinang, TRIBRATA TV
DPRD Tanjungpinang membantah menyetujui kenaikan tarif pas pelabuhan. “DPRD tidak ada kewenangan dan menyepakati atau menyetujuinya,” kata Ashady Selayar, salah seorang anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang, Rabu (19/7/2023).
Ia juga membantah kalau berita acara rapat dan studi banding yang tersebar di grup-grup WA adalah bentuk persetujuan Komisi III atas kenaikan tarif pas pelabuhan. Diketahui berita acara rapat dan studi banding Komisi III bersama PT Pelindo Tanjungpinang ke Pelabuhan Makassar tersebar luas di WAG.
“Tidak ada kesepakatan, kami hanya membahas masalah teknis,” tegasnya.
Ditambahkan Ashady, Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang menanyakan dasar apa kenaikan tarif pas Pelabuhan Sri Bintan Pura, kata mereka berdasarkan Peraturan Kementrian Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018.
”Setelah kami pelajari, memang itu merupakan hak otoritas dari PT Pelindo untuk melakukan penyesuaian tarif dan mereka menyampaikan kepada kami Komisi III, akan menaikan tarif dari Rp10.000 ke Rp20.000 yang untuk domistik. Sedangkan untuk internasional diterapkan dari Rp40.000 ke Rp100.000/ 1x masuk, ” ucapnya.
Ashady Selayar mengatakan, sebagai wakil rakyat, mereka telah memohon kepada Pelindo untuk tidak menaikan tarif sebesar itu dan tidak ada kenaikan tarif.
Soal tanda tangan yang beredar Ashady mengatakan itu hanya notulen. “Tanda tangan itu bukan menyepakati atau menyetujuinya. Itu adalah tanda tangan kehadiran,” ucapnya lagi.
Diketahui, PT Pelindo Regional I Tanjungpinang akan resmi menerapkan penyesuaian tarif pass terbaru pada 1 Agustus 2023 mendatang.
Pas domestik naik dari Rp10 ribu menjadi Rp20 ribu per orang. Kemudian tarif pas internasional untuk WNI yang semula Rp40 ribu naik menjadi Rp75 ribu. Sementara untuk WNA dari Rp60 ribu naik menjadi Rp100 ribu. (m holul)
