Deli Serdang, TRIBRATA TV
Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos RI sebesar Rp600.000 belum ada tanda-tanda akan turun di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Hal ini membuat masyarakat menjadi resah dan bertanya-tanya kepada perangkat pemerintahan desa.
Sementara sesuai informasi yang diperoleh, dana BST tahap kedua sudah ada di kantor PT Pos Indonesia (Persero).
Perlu diketahui, ada dua mitra penyalur BST Kemensos RI selama tiga bulan, pertama PT Pos Indonesia mengcover sekitar 8,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan sisanya adalah disalurkan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara), dan total target penerima adalah 9 juta KPM di seluruh Indonesia.
Terkait belum turunnya Dana BST Kemensos RI tersebut, Eka Sihombing (26) warga Desa Purwodadi mengatakan bahwa pamannya telah terdaftar sebagai penerima BST sesuai data di Aplikasi Kemensos SIKS Dataku. Disitu tercantum atas nama Risma Sianturi (50) sebagai penerima BST dan Parulian Silalahi (50) warga Dusun 9 Kp Hotnauli Parsaoran Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang. Namun hingga kini dana BST tersebut belum pernah diterima baik gelombang 1 dan gelombang 2 oleh keluarganya.
Bukan hanya Eka, warga lainnya di Dusun 9 dan Dusun 10 Desa Purwodadi juga mengalami hal yang sama. Ketika media ini menyambangi kediaman penerima BST Risma Sianturi (50) yang didampingi suaminya Parulian Silalahi (50), sontak membuat media ini kaget karena kondisinya sakit-sakitan, lumpuh dan struk satu tahun terakhir, dan kondisi ekonomi keluarga ini cukup memprihatinkan. Mereka mengatakan belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. “Kami belum pernah diperhatikan pemerintah dan saya belum pernah dapat bantuan apa-apa,” ungkapnya.
Mengenai keluhan istrinya, Parulian Silalahi membenarkan bahwa selama ini tidak pernah dapat perhatian dari pemerintah dan bantuan BST pun yang sudah terdata belum juga cair, baik BST gelombang 1 dan BST gelombang 2,
“Ya beginilah kondisi kami, sebenarnya kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah, apalagi istri saya sudah sakit-sakitan, sudah lumpuh begini,” ujarnya sambil menunjukkan kondisi istrinya.
Hal yang membingungkan ketika Eka Sihombing, mempertanyakan data BST itu kepada Kadus 9 bermarga Panjaitan. Kadus mengatakan data kemensos RI tersebut tidak benar. “Dibilang kadusnya data itu tidak benar dan itu hanya postingan biasa,” kata Eka menirukan pembicaraan Kadusnya.
Pengamatan dilapangan, sangat ironis banyak warga resah dan bertanya-tanya kenapa ada warga yang sudah menerima BLT Dana Desa masih juga terdaftar namanya di penerima BST kemensos RI.
Keluh kesah warga ditumpahkan kepada media ini. Mereka mengeluh perangkat desa dan kadus tidak pernah memperhatikan warga secara langsung, dan tidak pernah mendapatkan informasi tentang bantuan apa saja yang akan diterima warga. “Mana ada desa dan kadus memperhatikan kami, tidak pernah sosialisasi kepada warga, dan kalaupun ada pendataan tidak pernah pihak desa dan kadus turun kepada warga,” ungkap warga Dusun 9 dan 10 ini.
Terpisah, Rabu (27/5/2020) Kepala Desa Purwodadi, Lasidi menjelaskan dan membenarkan bahwa dana BST Kemensos RI belum ada turun dan bukan hanya kepada Keluarga Parulian Silalahi, namun semua warga Desa Purwodadi yang terdaftar namanya belum menerima dana BST. “Dana BST gelombang 1 belum ada turun,” kata Lasidi.
Lasidi tidak menepis adanya warga yang menerima bantuan dobel. Menurutnya hal ini disebabkan data BLT Desa, Kemensos, bahkan data dari Gubernur berbeda beda.
“Memang ada yang double, itu Pemprov muncul lagi ada tapi bukan kemauan kita yang mendoublekan”, kata Lasidi.
Menurutnya, data yang double bisa divalidasi lagi namun harus rapat dengan dusun dengan warga masing-masing, dan jika ada data yang double kata Kades akan bisa dirubah dengan musyawarah antara kadus dan warganya. “Kalau dia sudah dapat, ganti kepada orang lain yang belum dapat dan harus bermusyawarah dan nanti di BST nya kalau itu dari propinsi bisa kita rubah, dan koordinasi dengan Kecamatan” tandasnya.
Lasidi juga mengatakan jika BST turun maka akan tetap diserahkan kepada warga yang namanya tercantum, walaupun warga tersebut sudah menerima BLT Dana Desa. “Ya akan tetap dapat karena itu dipanggil dari Kantor Pos dan tidak melalui kita dan tidak bisa kita halangi, kecuali diserahkan ke desa dan koordiansi dengan Camat, ini sudah pernah dapat dan yang belum dapat masih ada, kira-kira itu disetujui dan kalau itu tidak melanggar aturan maka akan kita bagi,” ungkapnya.
Ditambah Kades lagi, data dari kemensos tidak boleh dirubah dan nominal dikurangi oleh perangkat desa. “Data itu dari kemensos dan tidak ada wewenang kita itu,” tambahnya.
Ketika media ini menkonfirmasi via seluler kepada Kadissos Deli Serdang tidak dapat dihubungi. (BTM)
