Toba, TRIBRATA TV
Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meninjau lokasi wisata The Kaldera Toba di Kabupaten Toba, Rabu (24/3/2021).
Peninjauan objek wisata The Kaldera untuk melihat program prioritas Kapolri dalam mendukung program nasional dengan mengetahui langsung sarana prasarana yang ada. Dengan demikian pembangunan lokasi wisata menjadi maksimal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri.
Dalam arahannya, Kapolda Sumut, menyampaikan adat memang menjadi hal yang sangat kental bagi kita semua, maka adat harus kita dorong untuk merubah pola pikir masyarakat untuk menjadi lebih baik dan maju.
“Salah satu hal yang diperlukan dalam pembangunan kawasan pariwisata adalah sistem pengamanan. Oleh karena itu berbagai bentuk kegiatan pengembangan harus selalu ada pendampingan oleh personil Polri dengan melakukan pendekatan komunikasi terhadap masyarakat,” katanya.
Panca menginstruksikan Kapolres Toba harus terus mengedepankan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak komunikasi terhadap masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui segala kendala yang sering terjadi dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama.
“Kita akan memperbantukan Brimob dan Sabhara dalam mengamankan pelaksanaan eksekusi 26 bangunan tidak berizin sepanjang jalan menuju kawasan The Kaldera dengan mengedepankan komunikasi bersama,” terangnya.
Panca juga menambahkan, pentingnya program prioritas Kapolri dalam rekrutmen proaktik anak lokal sebagai polisi dan ditugaskan di sana, sehingga menjadi leading sector untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Sementara itu, Humas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menyampaikan mendukung program pariwisata tetap mengutamakan kearifan lokal dan memanfaatkan masyarakat lokal.
Salah satu contohnya yakni masyarakat Desa Sigapiton yang melaksanakan gotong royong membersihkan Desa Sigapiton dan gerakan menanam bunga dan pohon yang dipimpin oleh Pendeta Gereja dan Praises.
Menurutnya, permasalahan yang sering dihadapi oleh BPODT adalah masalah pembebasan Lahan yang sering sekali diklaim masyarakat atas kepemilikan wilayah.
Saat ini kebanyakan masyarakat mengalami perubahan pola pikir akibat dari berita akan masuknya investor dan pembuatan lokasi pariwisata, sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk merebut tanah sengketa agar mendapatkan uang ganti rugi tanah. (H.Pakpahan)
