Boalemo, TRIBRATA TV
Sekretaris Daerah Boalemo, Sherman Moridu, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai tidak melakukan kordinasi dengan Pj Bupati dalam penganggaran.
“Sebagai bawahan harusnya kordinasi, kita minta sekda diganti,” kata Wakil Ketua Nahdatul Ulama (NU) Boalemo, Ramsi Bokings, Rabu (8/2/2023).
Menurut Ketua Pengelola Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo (UNUGO) itu, terkait kebijakan anggaran dan pembangunan daerah, harus dikelola secara transparan. Sehingga sesuai dengan skala prioritas kebutuhan rakyat.
“Dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan ekonomi dan kesehatan (stunting) saya menduga anggaran tersebut belum menjadi skala prioritas kebutuhan rakyat,”ucap Ramsi Bokings.
Karenanya ia menduga, kewenangan dan tugas yang dijalankan Sherman Moridu tidaklah sesuai amanah konstitusi.
“Kami berpersepsi, hal inilah yang terjadi di daerah dan masih banyak lagi tugas-tugas dan kewenangan pimpinan daerah, yang harus dituntaskan segera”, katanya.
“Persoalan ini mestinya dikembalikan pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai kaedah-kaedah dan peraturan perundang-undangan,” tegas Wakil Ketua ISNU Boalemo itu.
Ia mencontohkan di Nahdatul Ulama sangat menghargai dan menghormati pimpinan. Untuk menentukan satu keputusan sudah sepatutnya saling berkordinasi dan berkonsultasi, untuk melahirkan sebuah keputusan.
“Kalau di NU, apa yang dilakukan pengurus Ranfizdiyah harus dimintai fatwa dulu ke Rois sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di daerah,”tutur Ramsi.
Dijelaskan lagi oleh Ramsi, sebelum dibuatkan satu kebijakan atau keputusan, apapun keputusan Rois wajib untuk ditaati dan dilaksanakan.
“Karena sebagai santri atau bawahan harus Sami’na waato’na, harus patuh pada perintah kiayi, itu baru beretika atau beradab namanya,”tutup Ramsi Bokings. (arlan)
