Dijaman Keterbukaan Informasi, Bupati Samosir: Assesment Pejabat Tertutup Untuk Umum

IMG-20240409-WA0076

Samosir, TRIBRATA TV

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom melantik dan mengambil sumpah/ janji tiga Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (10/01/2022).

IMG-20240227-124711

Ada hal yang menarik dalam pelantikan tersebut. Salah satunya, Hartono, S.ST, M.T yang dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Ia sebelumnya menjabat Pengawas Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Hal ini menjadi perbincangan, beberapa wartawan yang bertugas di Samosir. Pasalnya selama ini belum pernah tahu ada pejabat pengawas di Dinas PU dan Tata Ruang dengan nama pejabat yang dilantik.

BACA JUGA  PP Medan Area Bagi Tong Sampah ke Kantor Pewarta

Untuk memastikannya, TRIBRATA TV mencoba memastikan hal tersebut ke Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom setelah acara pelantikan.

Bupati millenial tersebut menjelaskan, jika pemerintahan yang dipimpinnya membuka peluang bagi siapapun untuk melakukan yang terbaik dengan mengabdi di Samosir. Akan tetapi tidak menjelaskan berapa lama pejabat tersebut bertugas di Samosir.

“Ya, itu yang namanya perubahan. Kita terbuka, kita ini kan NKRI. Siapa saja yang terbaik berpeluang untuk mengabdi di Samosir. Pak Hartono, baru pastinya,” ujar Vandiko

BACA JUGA  Kapolsek Belawan Senam Bersama TNI-AD/ TNI-AL dan Muspika

Disinggung untuk keterbukaan hasil assesment, Bupati dengan tegas mengatakan tertutup untuk umum dan tidak dipublikasikan.

“Ya, hal itu tertutup untuk umum,” Tegas Bupati.

Dijaman keterbukaan informasi publik saat ini, Bupati Samosir yang menggaungkan pro perubahan masih menutupi informasi kebijakan yang akan menggunakan uang rakyat.

Terakhir Bupati Vandiko menekankan, evaluasi akan dilakukan jika pejabat yang baru dilantik dianggap tidak mampu menjalankan tugas untuk mensukseskan visi misinya.

BACA JUGA  Manager Kebun Ajamu Cuek, Pencucian Parit Berdampak ke Lahan Warga

“Kita lihat dulu kinerja mereka, jika tidak mampu akan dievaluasi,” tandasnya.

Sementara itu, Tetti Naibaho yang merupakan Ketua SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Kabupaten Samosir menyayangkan ketidakterbukaan Bupati akan hasil assesment tersebut.

“Harusnya bupati yang membawakan jargon Pro Perubahan harus lebih transparan dalam menjalankan tugas, agar masyarakat tau kinerja pemimpinnya,” ungkap Tetti menyayangkan. (Dodye)

IMG-20240310-WA0073
IKLANKAN-PRODUK-ANDA-DISINI-20240504-132349-0000

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *