Jakarta, TRIBRATA TV
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas) tahun 2024 di Convetion Center (JCC), Senayan Jakarta, Senin (6/5/2024).
Acara yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dihadiri oleh Pj Bupati Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng), Sugeng Riyanta.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta seluruh Kepala Daerah.
Dengan tegas dalam sambutannya Jokowi mengatakan sekarang ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, tantangan yang tidak gampang. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, dampak runtutan dari COVID-19 juga masih terasa sampai sekarang.
“Oleh sebab itu, kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati, jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat, dan betul-betul memperhatikan skala prioritas,”ucap Jokowi.
Ditegaskannya, oleh sebab itu, kita harus betul-betul, hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki. Kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan masuk ke tahunan, kita masing-masing juga telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum.
“RPJP, RPJM, RKP sudah dimiliki akan tetapi semua kunci harus di ada sinkronisasi sebab hal itu menjadi kunci dari seluruh kesuksesan dari rencana pembangunan di setiap daerah,”ungkapnya.
Jokowi juga membeberkan keberhasilan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat selama ini seperti membangun bendungan, jadi, dibangun lagi irigasi primernya, jadi. Tapi irigasi sekunder, irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya kan enggak sampai ke sawah-sawah yang kita miliki.
Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tapi jalan mestinya ini daerah, jalan menuju ke pelabuhannya, meskipun hanya pendek, mungkin hanya 5 km, hanya 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama. Semuanya harus in line dengan tadi RPJP, RPJM, RKP, semuanya in line, kementerian sampai ke daerah itu harus segaris.
“Apabila pembangunan pemerintah pusat dapat berkelanjutan mestinya hingga ke daerah mestinya harus segaris apabila dan pemerintah daerah juga harus benar-benar berupaya agar rencana pembangunan itu dapat berjalan dengan baik, bila tidak berjalan maka hal inilah yang dikatakan dengan tidak Sinkron,”kata Jokowi.
Lanjut dibeberkan Jokowi akan keberhasilan pemerintah pusat membangun bendungan sampai saat ini selama 10 tahun sudah 42 bendungan dan akan selesai mungkin 60-an. Insyaallah tahun ini akan menjadi 60-an, atau kalau meleset-meleset dikit ya menjadi 54, karena yang lain dikebut tapi bisa selesai, bisa tidak, tapi pasti akan selesai insyaallah. Kemudian, jalan tol 2.049 km, jalan nasional 5.833 km selesai, pelabuhan baru 25, airport baru/bandara baru 25. Tapi, ini tidak cukup. Kalau jalan tol sudah dibangun.
“Akan tetapi Bappeda mestinya melihat disambungkan ke mana, ini kan utama, poros utamanya, terus disambungkan ke mana, sambungkan ke wilayah pariwisata, sambungkan ke wilayah perkebunan wilayah produktif, sambungkan ke wilayah pertanian yang produktif, sambungkan ke sentra-sentra kerajinan, itu harusnya yang mengerjakan daerah,”pinta Jokowi.
Dia juga mengharapkan dengan adanya Musrembangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota agar semuanya in line, semuanya seirama, dan semuanya tepat sasaran, dan nanti hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat.
“Semuanya harus In Line, antara pembangunan pusat, propinsi, kabupaten dan kota, sehingga tepat sasaran agar nantinya hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ucapnya.
