Tapanuli Utara, TRIBRATA TV
Proyek bak penampungan air baku yang berlokasi di Tangsi Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) mulai disoroti berbagai pihak. Lantaran proyek yang dibangun menggunakan APBN 2021 itu hingga kini belum berfungsi.
Padahal bangunan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi krisis air bersih di daerah Taput
Eduart Hutapea, pemerhati pembangunan si Kabupaten Tapanuli Utara mengindikasi proyek penampungan air baku ini layak untuk diusut karena diduga syarat penyimpangan.
“Bak penampungan air ini sejak dibangun 2021 lalu sampai sekarang belum juga beroperasi. Bahkan sejumlah gembok dan pintu pengontrol sudah rusak,” ujar Eduart kepada sejumlah wartawan termasuk TRIBRATA TV, Rabu (27/3/2024) di Tarutung.
Dia juga menyebut kalau proyek yang dikelola Balai Wilayah Sungai (BWS II) itu mubajir dan menghambur hamburkan uang negara.
“Sangat disayangkan pembangunan proyek tersebut menghambur hamburkan uang negara puluhan miliar rupiah. Tetapi bangunannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ini ada indikasi dugaan korupsi dana proyek tersebut,” jelasnya.
Dia berharap bangunan itu dapat diperbaiki untuk segera difungsikan karena masyarakat di tiga kecamatan Tarutung, Sipoholon dan Siatas Barita sering kekurangan air bersih. Ia berharap Pemkab Tapanuli Utara agar memberikan perhatian agar bangunan ini dapat difungsikan demi menjawab keluhan masyarakat yang krisis air bersih.
Ia juga minta penjelasan Bupati Tapanuli Utara diakhir jabatannya agar kebutuhan air bagi masyarakat bisa terselesaikan
Sementara pihak Kasatker BWS (Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara 2, Roby Indra Gartika yang dihubungi berulang kali tidak diangkat meskipun berdering.
Namun ia menanggapi pesan WA yang bertanya seputar tidak berfungsinya bak penampung air, ‘air belum bisa sampai ke reservoar karena saluran air terputus di Jembatan Siualuompu akibat bencana, pekerjaan dilakukan tahun 2021 sehingga sekarang tidak ada pemeliharaan kembali untuk perbaikan,kami akan usulkan ke pusat, akan tetapi perbaikan baru bisa dilakukan sesuai hasil informasi yang kami dapat dari masyarakat sekitar jembatan yaitu kalau jembatan sudah diperbaiki pemkab baru masyarakat memperbolehkan kami perbaiki pipa. Alternatif memindahkan pipa juga tidak dapat dilakukan karena masyarakat menolak lahannya dipakai untuk menanam pipa kecuali Pemda perbaiki jembatannya terlebih dahulu. Sehingga sampai sekarang kami menunggu dari Pemda untuk membebaskan lahan dan perbaikan jembatan baru akan kami usulkan kembali’.
