Batu Bara, TRIBRATA TV
Puluhan rekanan yang ada di Pemkab Batu Bara geruduk Kantor PUTR Batu Bara minta semua kerjaan yang sudah kelar segera dibayar, Kamis (21/03/2024).
Salah seorang rekanan yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa pekerjaan di bidang infrastuktur sudah 100 persen selesai akhir tahun 2023 namun belum dibayar.
“Modal kami sudah tertanam semua, apapun tidak bisa kami perbuat sekarang sementara tuntutan ekonomi jelang lebaran Idul Fitri harus dipenuhi. Kami berharap kiranya Pemkab Batu Bara secepatnya melunasi yang sudah selesai kami kerjakan,” ungkap rekanan.
Lanjut rekanan, uang kami belum dibayarkan, ditambah lagi yang membuat was-was ada isu yang kami dengar bahwa ada dugaan dana tersebut direcofusingkan untuk dana Pilkada, ada juga isu untuk bayar gaji 13 PNS, ada isu lagi untuk bayar THR.
“Hal ini yang membuat kami cemas, belum lagi kebutuhan anak sekolah yang sudah masuk ujian akhir semester. Kalau sampai tidak dibayar bagaimana nasib anak – anak kami yang ingin melanjutkan pendidikannya,” ujar Khairil salah satu rekanan.
Kadis PUTR Batu Bara, Kurnia Lismawati, langsung menerima utusan perwakilan dari Rekanan diruang kerjanya.
Disebut Lisma, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk berkordinasi dengan Dinas BKAD agar dana para Rekanan dapat dicairkan.
“Kalau untuk isu-isu itu saya belum dengar. Namun kalau keseluruhan dana pekerjaan di PUTR Batu Bara yang belum terbayarkan itu sekitar Rp36 miliar, termasuklah itu dana para rekanan tadi. Kami terus berupaya agar dana-dana tersebut dapat segera dicairkan,”ungkap Kadis.
Kurnia Lismawati juga tak dapat menutupi bahwa situasi Pemkab Batu Bara saat ini sedang defisit.
“Seharusnya itu ditanyakan ke BKAD Batu Bara, kalau ditanya menurut saya itu ya memang defisit anggaran,”ujarnya.
Meskipun begitu, Kurnia juga mengaku masih tetap optimis agar uang para rekanan tersebut dapat terbayarkan keseluruhannya pada tahun 2024 ini.
Demikian halnya dengan Kepala BKAD Batu Bara, Rijali yang mengakui saat ini Pemkab Batu Bara tengah menghadapi defisit anggaran sehingga belum bisa membayarkan uang rekanan tersebut. Namun pihaknya akan terus berupaya dalam menghadapi defisit tersebut.
“Pertama kita akan mencoba menggali potensi baru dari Pendapatan Asli Daerah, kedua kalau memang tidak tercukupi dari penerimaan itu seharusnya kita melakukan rasionalisasi anggaran di tahun 2024 ini,” tegasnya.
Rijali juga mengungkapkan bahwa defisit anggaran ini telah terjadi pada tahun 2023 kemarin. Hal itu dikarenakan adanya penerimaan yang tidak sesuai target atau tidak terpenuhi penerimaannya, salah satunya ialah Dana Bagi Hasil (DBH) baik itu dari provinsi maupun pusat.
“Pemkab Batu Bara juga tidak ingin menggantung pembayaran, secepatnya ini bisa diselesaikan,” tutup Rijali.
