Toba, TRIBRATA TV
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), I.B.N Wiswantanu, SH, MH mengunjungi “The Kaldera Toba” di Desa Pardwamean Sibisa, Kabupaten Toba. Kunjungan ini untuk mengetahui kondisi terkini akan lahan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) seluas 370 hektar, Jumat (19/3/2021).
Diketahui lahan BPODT seluas 370 hektar itu berada di tiga desa di Kecamatan Ajibata yakni di Desa Pardamean Sibisa, Sigapiton dan Motung. Lokasi ini direncanakan akan menjadi destinasi wisata Toba yang merupakan salah satu program KSPN.
Kedatangan Kajatisu yang didampingi Asintel Dwi Setyo Utomo serta rombongan disambut hangat Kajari Tobasa, Baringin Pasaribu dan Direktur Destinasi BPODT, M.Tata Syafaat. Kunjungan ini mengikuti Prokes yang ketat.
Dalam pertemuan, Kajatisu tampak berdiskusi sambil melohat peta kawasan lahan BPODT.
Tata Syafaat mengatakan dari lahan 370 hektar, saat ini baru 279 hektar yang digarap dan segera dilakukan pembangunan fisik.
“Namun pak Kajatisu, kami meminta agar lebih bersinergi antara pihak Kejaksaan, Pemkab Toba dan BPODT untuk menyelesaikan permasalahan lahan disekitaran The Kaldera. Kami sekarang tersandung dua masalah dengan masyarakat Pardamean Sibisa dan Motung. Saat ini sedang berproses di Pengadilan Negeri Balige,” kata Tata.
Menurutnya masalah itu masih ada 27 bangunan di pinggiran Desa Sibisa, The Kaldera serta dua kelompok yang mengaku pemilik lahan 107 hektar di Desa Motung.
“Saya harapkan pembangunan destinasi pariwisata ini bisa berjalan baik, karena investor pun sudah siap untuk membangun dan dana pun sudah siap,”ucap Tata.
Menanggapi hal ini Wiswantanu mengatakan sebagai orang Bali, ia sangat mengetahui persis efek pariwisata.
“Lahan BPODT di Kabupaten Toba luar biasa indah dan luas. Pemerintah pusat sudah membantu dengan program KSPN melalui BPODT karenanya harus kita dukung,” ujarnya.
Saat ini pembangunan tahap pertama dengan luas 279 hektar di Desa Pardamean Sibisa Sigapiton sudah menghadirkan destinasi wisata The Kaldera Toba. Selanjutnya akan berdiri bangunan pendukung pariwisata berupa hotel berbintang dan bangunan wisata lainnya. “Jadi mari kita dukung,”tegas mantan Kajati Maluku ini.
Ia menyarankan perlunya dibentuk tim terpadu dalam penyelesaian masalah lahan-lahan yang masih ditempati masyarakat. Tim terpadu akan diisi oleh pihak Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Pemkab Toba dan unsur lainnya.
“Kami harapkan lahan BPODT ini bisa diselesaikan tahun 2021 secara baik dengan masyarakat, perkara yang berjalan akan sesuai prosedur dan profesional,” tambahnya.
Sedang Kajari Tobasa, Baringin Pasaribu melalui Gilbeth Sitindaon mengatakan pekan depan permasalah lahan itu sudah menemui titik terang. “Minggu depan, sengketa lahan yang berdiri 27 bangunan di Sibisa akan segera tuntas. Sedang sengketa kepemilikan lahan di Motung masih berjalan di PN Balige,” katanya.
Diketahui, pihak Keturunan Ompu Buntulan Raja Bolon Motung yang mengantungi surat kepemilikan lahan dan dikuatkan surat keputusan MK, bersengketa dengan pihak Raja Bius Motung si Opat Marga atas kepemilikan lahan di Desa Motung.
“Kami harapkan pendataan penerima uang pengganti sosial atau dana kerohiman berjalan secepatnya seperti yang tertulis di SK. Tidak berlarut-larut, selanjutnya tinggal dititipkan ke bank menunggu langkah pembayaran selanjutnya,” tegas Gilbeth.
Usai rombongan Kajatisu menikmati The Kaldera Toba, rombongan mengunjungi dermaga Parapat, Pasanggrahan Bung Karno dan menyeberang ke Samosir.
Tampak hadir Wakil Bupati Toba Tonny Simanjuntak dan Sekda, Audi Murphi Sitorus. (Berlin Yebe)
