Ketapang, TRIBRATA TV
Hingga tahun anggaran 2024 ini, masih banyak proyek di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat belum selesai atau mangkrak.
Tentu saja, hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah bahkan bukan tidak mungkin terindikasi KKN (korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang melanggar hukum.
Jumadi, seorang penggiat sosial dan kemasyarakatan menyoroti masih banyaknya proyek yang belum terselesaikan di Ketapang.
“Kita berharap proyek mangkrak di Ketapang dapat segera diurai benang merahnya. Jika masalahnya masih kurang dana, dapat dianggarkan kembali namun jika terindikasi KKN tentu harus di proses sesuai ketentuan ” ujar Jumadi yang juga anggota LAKI Ketapang ini, Jumat (15/3/2024).
Ditambahkan oleh Jumadi lagi bahwa proyek mangkrak seperti Puskesmas di Sandai, Jembatan Suak Burung Kecamatan Kendawangan, Jembatan Kecamatan Jelai Hulu, Jembatan Gantung di Tumbang Titi, Jembatan di Indotani Matan Hilir Selatan, Jembatan Desa Randau, jembatan di Daerah tumbang Titi, sangat merugikan keuangan negara baik yang berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) maupun DAK (Dana Alokasi Khusus).
Untuk itu ia mendesak Pemkab Ketapang segera menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai atau terbengkalai tersebut. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat dapat menghitung kerugian negara sehingga keuangan dapat terselamatkan. Begitu juga Kepolisian dan kejaksaan dapat menindaklanjuti temuan bahkan laporan masyarakat jika terbukti ditemukan adanya unsur KKN.
“Sebagai LSM atau NGO kita siap membantu pemerintah dalam melaksanakan prinsip kepemerintahan yang bersih atau clean government”, tutup Jumadi.
