Tapanuli Tengah, TRIBRATA TV
Keharmonisan antara Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr Sugeng Riyanta SH,MH dengan Wali Kota Sibolga, H Jamaluddin Pohan, diawali dengan kedatangan Pj Bupati bertandang ke rumah pribadi Wali Kota Sibolga di Jalan Padang Sidempaun, Kompleks Perumahan Taman Griya, Kecamatan Pandan, pada hari Sabtu (27/01/2024).
Sugeng Riyanta, yang memiliki karier mentereng di Korps Adhyaksa, terlihat sangat akrab saat berbincang-bincang dengan Jamaluddin Pohan yang juga memiliki segudang ilmu politik.
Kedua tokoh ini saling tukar pengalaman, ibarat slogan selama ini bahwa Sibolga dan Tapteng bagaikan mata uang yang tidak terpisahkan, saling mendukung dan bekerja sama. Demikian hal kedekatan antara Pj Bupati dan Wali Kota Sibolga.
Ramainya pemberitaan di media online, serta menjadi topik trending di Media Sosial (Medsos), bahwa keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapteng, yang memberhentikan beberapa orang Kepala Lingkungan, seorang supir ambulance, serta memberhentikan sementara seorang Kepala Desa di Tapteng, sehingga DPRD Tapteng melayangkan surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Pj Bupati, sebanyak tiga kali berturut-turut.
Demikian halnya, di Pemerintahan Kota Madya Sibolga, setelah pelantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Sibolga, beberapa hari lalu, dan selanjutnya adanya informasi pemberhentian para Kepling, sehingga surat undangan, RDP juga dilayangkan oleh DPRD Kota Sibolga, kepada Wali Kota Sibolga.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati dan Wali Kota Sibolga, menyepakati bahwa Surat Undangan RDP, yang dilayangkan DPRD Sibolga dan DPRD Kabupaten Tapteng, tidak akan pernah dihadiri.
“Kami sudah sepakat tidak akan pernah hadiri undangan RDP tersebut, pergantian itu merupakan hak prerogratifnya walikota. Pemanggilan undangan yang dilayangkan oleh DPRD, ibarat “Cinta Bertepuk Sebelah Tangan“, sebab RDP dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak bisa hadir. Memang RDP merupakan cara kerja DPRD untuk mengundang stakeholder, akan tetapi DPRD tidak dengan memaksakan kehendak, apa lagi dengan cara-cara mengintimidasi,”kata Pj Bupati, yang saat itu dibenarkan Wali Kota Sibolga.
Pj Bupati juga memberitahukan bahwa tidak ada unsur aturan hukum ataupun Perda, yang dilanggar apa bila dirinya dan Wali Kota Sibolga, tidak menghadiri undangan RDP tersebut.
“RDP itukan hanya sekedar undangan saja, sebab antara DPRD dan Eksekutif berada di level yang sama, DPRD tidak bisa intervensi Bupati dan Wali Kota, sebaliknya Bupati dan Wali Kota, juga tidak bisa intervensi dengan hak DPRD. Jadi hubungan relasi antara DPRD dengan Eksekutif mestinya mengedepankan nilai-nilai hukum dan moralitas,”ungkap Pj Bupati.
Demikian juga diungkapkan oleh Wali Kota Sibolga, bahwa sejak adanya pemutasian di Pemko Sibolga, kemudian DPRD Kota Sibolga, melayangkan surat undangan kepada beberapa pejabat Pemko Sibolga, akan tetapi hal itu ditanggapi Wali Kota dengan mengatakan undangan itu tidak perlu dihadiri.
“RDP itu tidak akan pernah kami hadir, sampai kapan pun bila memang terkait dengan pemutasian dan pemberhentian Kepling, sebab hal itu merupakan hak prerogratif walikota, makanya saya mengatakan kepada seluruh pejabat di Pemko Sibolga tidak perlu menghadirinya,” kata Ogek Jamal panggil akrab kepada Wali Kota Sibolga.
Perlu saya tegaskan kata Pj Bupati, terkait undangan RDP dari DPRD Tapteng, sampai 1 000 kali pun undangan dilayangkan maka 1.000 kali juga undangan RDP tersebut tidak akan pernah dihadiri oleh ASN, OPD Pemkab Tapteng.
“Saya tegaskan jangankan tiga kali undangan RDP, sampai 1.000 kalipun diundang tidak akan pernah saya hadiri, dan tidak akan pernah saya berikan waktu kepada seluruh ASN dan OPD Pemkab Tapteng, hadiri undangan terebut,”ujar Pj Bupati.
Wali Kota dan Pj Bupati sama sama mengakui hubungan silaturahmi yang sedang mereka bangun akan saling menguatkan antara Pemerintah Kabupaten Tapteng dan Pemerintah Kota Sibolga.
“Intinya hubungan silaturahmi ini antara saya dan pak Wali kota saling menguatkan, harus bangkit melawan kolonialisme, penjajahan, siapa penjajahnya masyarakat Sibolga dan Tapteng, sudah sangat tahu hal itu, tekad kami sama, kami ingin membebaskan masyarakat Tapteng dan Sibolga dari kezaliman dari cengkraman ,ketakutan dan intimidasi, karena itu tidak sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara,” kata Sugeng Riyanta dan Jamaluddin Pohan. (Sudirman Halawa)
