Sitaro, TRIBRATA TV
Keputusan pembekuan sementara izin operasional armada laut milik PT. Surya Pacific Indonesia, termasuk kapal Barcelona yang selama ini melayani rute Manado–Sitaro, menuai tanggapan kritis dari Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Chyntia Ingrid Kalangit, S.K.M.
Berbicara kepada sejumlah awak media di kediamannya di Ruko Lantai II Ulu Siau, Kamis (31/7/2025), Bupati Kalangit menyatakan keprihatinannya atas langkah pemerintah pusat yang dinilai terlalu mendadak tanpa mempertimbangkan dampak langsung bagi masyarakat kepulauan.
“Memang ini ada plus minus-nya juga,” ucap Kalangit. “Padahal perusahaan itu sangat membantu kita, apalagi kita yang di daerah kepulauan ini. Armada laut seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat, karena selain murah dan bersih, kapal malam juga menjadi favorit semua kalangan.”
Menurutnya, insiden yang menjadi dasar pembekuan memang patut menjadi perhatian. Namun, ia menilai pendekatannya harus lebih solutif. “Kita tidak tahu seperti apa manajemen internal mereka, tapi yang pasti ini menyangkut kebutuhan vital masyarakat. Saya rasa sebaiknya tidak langsung dibekukan izinnya. Lebih bijak kalau ada pembinaan dan perbaikan,” katanya.
Kalangit menegaskan bahwa jalur laut Manado–Siau adalah urat nadi ekonomi daerah. Terputusnya akses ini bisa mengganggu distribusi logistik, pangan, dan kebutuhan harian masyarakat. “Bayangkan, hampir semua kebutuhan—termasuk rempah-rempah—datang dari Manado. Kalau distribusinya terhambat, harga pasti naik, dan rakyat yang merasakan,” ungkapnya.
Dalam perbandingan harga, Kalangit menyebut bahwa Siau kerap kali lebih mahal daripada daerah lain seperti Tahuna, meski secara geografis lebih dekat ke pusat distribusi. “Saya tidak tahu hitungan ekonomi seperti apa, tapi fakta di lapangan memang seperti itu,” katanya, sambil menambahkan bahwa masyarakat kecil adalah yang paling terdampak dari situasi ini.
Ia juga menyoroti bahwa kapal malam tak hanya menjadi moda transportasi, tapi juga bagian penting dari ritme sosial dan ekonomi masyarakat. “Transportasi ini sangat membantu. Terutama mereka yang berdagang atau harus ke Manado untuk urusan medis dan pendidikan,” ujar Kalangit.
Sebagai kepala daerah, Kalangit berharap ada pendekatan yang lebih komunikatif dari pemerintah pusat. Ia meminta agar KSOP dan pihak-pihak terkait duduk bersama perusahaan untuk mencari solusi, bukan sekadar menjatuhkan sanksi. “Kalau bisa dibicarakan secara baik, mengapa harus langsung dihentikan total? Ini bukan hanya soal perusahaan, tapi soal kebutuhan hidup masyarakat kami,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Bupati menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kelancaran akses laut bagi Sitaro. “Kami hanya ingin masyarakat tetap bisa terhubung. Ini tentang keberlanjutan hidup di kepulauan. Harapan kami, keputusan ini bisa ditinjau ulang demi kepentingan bersama,” pungkasnya. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
