Pontianak, TRIBRATA TV
Pemerintah mulai membagikan 500 ribu unit alat memasak berbasis listrik (AML) atau rice cooker ke masyarakat mulai bulan Januari 2024.
Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan anggaran yang disiapkan untuk program itu mencapai Rp347,5 miliar.
Anggaran itu berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM.
“Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp347,5 miliar untuk 500 ribu rumah tangga,” terangnya.
Menurut informasi yang didapat tim di lapangan, ada beberapa tim sukses (timses) oknum caleg yang diduga memanfaatkan atas pembagian rice cooker tersebut.
Yanto (nama samaran) mengaku tim sukses dari Partai Golkar menyebut pendataan penerima rice cooker tersebut di data dari bulan Oktober dan dipilih hanya pendukung dari beberapa caleg tertentu.
“Pembagian rice cooker tidak ada hubungannya dengan PKH, didapat jatah hanya 3 ribuan di Pontianak. Penerima rice cooker hanya di pilih oleh caleg yang hanya pendukungnya saja,” ucapnya.
Terkait dengan pembagian rice cooker yang diduga dimanfaatkan oleh oknum caleg, Zamroni selaku Deputi Kantor Pos Pontianak enggan berkomentar banyak.
“Kami no komen la, karena fungsi kami kan hanya penyaluran,” tegasnya.
Selanjutnya, Ketua Bawaslu Kota Pontianak Ridwan saat dikonfirmasi menerangkan anggota dewan yang aktif sekarang serta menjadi caleg menyebut mempunyai aturan-aturan yang mengatur berkaitan dengan bagaimana mekanisme reses yang dilakukan para dewan.
“Ketika memang ada caleg yang menggunakan anggaran terhadap aktivitas itu harus jelas ini kategori ini seperti apa, jelas didalam aturan PKPU 15 itu Pemerintah ASN, Aparatur Negara Netralitasnya itu harus di pertanggungjawabkan karena ada aturan selain aturan pidana,” tegasnya.
Ridwan menambahkan kepada masyarakat yang melihat dan mempunyai bukti caleg yang menggunakan fasilitas negera, silakan melapor ke Bawaslu. (raden asmun)
