Toba, TRIBRATA TV
Pemerintah pusat telah menetapkan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan mengucurkan sejumlah program. Salah satunya proyek renovasi homestay.
Proyek Kementerian PUPR yang dinamakan Program Sarana Hunian Pariwisata atau Sarhunta senilai Rp167,5 miliar ini untuk renovasi 1.765 rumah warga yang akan dijadikan homestay di kawasan Danau Toba.
Sayangnya program ini tidak tersosialisasi dengan baik. Terbukti sejumlah warga Dusun III Desa Tambunan Lumban Gaol Kabupaten Toba mengeluhkan program ini tidak transparan.
Silius Tambunan (58) anak dari Rapina Hutahean (99) mengaku kaget rumah orangtuanya tidak ikut dalam program renovasi. Padahal jauh-jauh hari mereka telah mengusulkan melalui kepala dusun untuk masuk dalam program ini.
Bahkan orangtuanya sudah membangun pondok dibelakang rumah untuk tempat tinggalnya.
“Saya mengetahui kabar rumah mama saya tidak ikut renovasi, 2 hari lalu. Kebetulan tim renovasi berada dilokasi, langsung saya jumpai. Salah satunya tenaga ahli, Pak Midianto didampingi Agustina Manurung dan pendamping konsultan Yanti Efriani,” kata Silius, Kamis (26/11/2020).
Kepada Silius, tim renovasi mengelak. Mereka mengatakan tim hanya mendatangi rumah yang akan direnovasi sesuai usulan dari kepala desa.
“Silahkan tanya kepala desa, kenapa rumah orangtua bapak tidak masuk dalam program ini,” kata seorang anggota tim.
Sementara Kepala Desa Tambunan Lumban Gaol, Edward Tambunan yang ditemui disebuah kedai mengaku ada 73 unit rumah di Desa Tambunan Lumban Gaol yang direnovasi.
Setiap unit akan menerima Rp115 juta biaya renovasi yang akan langsung masuk ke rekening pemilik rumah, ujarnya.
Namun ia tidak menjelaskan mengapa ada rumah yang diusulkan tidak masuk dalam program ini. “Ini hanya masalah teknis saja dan data pengajuan,” jawabnya singkat.
Menurut dia, pihak desa mengusulkan 83 rumah mendapatkan program ini. Namun ia kembali tidak menjelaskan alasan mengapa ada 10 rumah tidak diverifikasi oleh tim.
“Silahkan tanya saja kepada yang bersangkutan, ini salah di persyaratan dan teknis saja pak. Pembangunan sudah mencapai 60 persen,” ujarnya sambil permisi hendak melihat pemakaman warganya.
Hal berbeda dikatakan pendamping konsultan, Yanti Efriani. Ia mengaku, pihaknya hanya memverifikasi rumah warga yang diusulkan kepala desa. “Silahkan koordinasi saja ke Kadesnya,” tandasnya.
Silius menduga, tidak masuknya rumah orangtuanya dalam program ini karena kepala desa tidak transparan memberikan informasi. “Hingga saat ini saya tidak tahu alasan dan dasar apa kami tidak diterima (program renovasi), apakah syaratnya kurang atau tidak memenuhi kriteria, kami tidak tahu,” tandasnya.
Bahkan ia menduga ada permainan dalam meloloskan rumah-rumah yang akan masuk dalam program renovasi.
Diketahui saat ini sejumlah rumah yang direnovasi menjadi homestay, pembangunannya sudah mencapai 50-60 persen. (Berlin Yebe)
