Samosir, TRIBRATA TV
Sejak dilantik bulan April 2021, pro perubahan yang digaungkan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, patut dipertanyakan.
Dimasa pandemi yang membuat lesu bisnis perhotelan di Samosir, Pemkab dan DPRD Samosir malah mengadakan rapat di hotel luar Samosir.
Melihat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Samosir mengadakan rapat di luar kabupaten. Masyarakat pun bereaksi keras.
“Perilaku pro perubahan itu dinilai tidak pro rakyat, dimana hati nurani wakil rakyat dan pejabat teras Kabupaten Samosir?” sebut seorang warga, Pardiman Limbong, Rabu (17/11/2021) di Pangururan, Samosir, Sumut.
Sebagai masyarakat, dirinya merasa terjolimi dengan kebijakan itu, karena saat ini masyarakat Samosir justru membutuhkan program yang menyentuh kepentingan warga.
“Apakah para pemangku kepentingan di Samosir, tak memikirkan dampak pandemi Covid-19 yang menerpa masyarakat?” tegas Pardiman.
Tindakan wakil rakyat dan pejabat daerah ini, dinilainya sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat sekarang.
“Paling tidak mereka menjaga perasaan masyarakat Samosir, sudah rapat di hotel, di luar daerah pula,” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Oloan Simbolon juga menyampaikan kritik keras atas kebijakan itu.
Pria yang merupakan Dewan Pakar “Ruma Pro Perubahan” yang baru saja dikukuhkan Bupati Vandiko pekan lalu mengatakan, tidak etis kalau sekarang Banggar DPRD dan TAPD rapat di luar daerah.
“Untuk apa, masih banyak tempat di Samosir, sembari membantu pemulihan ekonomi rakyat,” sebut Oloan.
Menurutnya,kalau kegiatan diadakan di Samosir tentunya akan membantu pengusaha lokal.
“Apa yang ada dibenak para wakil rakyat dan pejabat itu?” tanyanya.
Dikatakannya, kalau wakil rakyat dan pejabat teras di Samosir tidak pro rakyat lagi, patut dipertanyakan kredibilitasnya.
“Kebijakan ini sudah terbalik, di satu sisi pemerintah optimal mendatangkan wisatawan ke Samosir,” kata politisi yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Samosir.
Oloan menambahkan, masyarakat harus kritis. “Kita sebagai daerah tujuan wisata perlu mendatangkan orang, kok mereka memakai uang rakyat justru ke luar daerah,” tambahnya.
Ia meminta para pejabat Samosir mengadopsi nawa cita Presiden RI Joko Widodo, yang tampil dan dekat dengan masyarakat.
“Jangan pakai pola lama lagi, dengan perilaku ingin tampil elit. Berobahlah, padahal jargon sekarang Pro Perubahan,” tukas dia.
Untuk diketahui, rapat pembahasan RAPBD Samosir TA 2022 selama 5 hari, digelar di salah satu hotel di Kabupaten Simalungun.
Sementara Wakil Ketua DPRD Nasip Simbolon menjelaskan, dari sisi anggaran tidak ada pemborosan, walaupun diadakan di luar daerah.
“Sebenarnya tujuan legislatif, agar pembahasan ini fokus. Mengingat waktu penetapan APBD TA 2022 yang semakin minim,” ujarnya.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Samosir itu berkilah, dari sisi anggaran tidak ada kekhususan.
“Hanya Banggar dan TAPD yang menginap di Parapat, kalau OPD pulang ke rumah masing-masing,” imbuh Nasip. (Dodye)
