Nias Barat, TRIBRATA TV
Memalukan! Aliran listrik RS Pratama milik Pemkab Nias Barat, Sumatera Utara yang berada di Lasara Side-ide Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi, diputus PLN pada Rabu (11/11/2020). Akibatnya rumah sakit yang baru selesai dibangun dan belum diresmikan ini gelap gulita.
Eferman Halawa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Nias Barat membenarkan PLN telah memutus hubungan listrik rumah sakit itu. Menurutnya, pihak rumah sakit belum membayar tunggakan listrik selama 3 bulan senilai Rp20 juta.
“Kita sudah coba usulkan (pembayarannya-red) di P-APBD, ya mudah-mudahan itu terealisasi dan secepatnya kita urus baru lagi,” katanya.
Ketika ditanya kapan? Ia tidak bisa memberikan kepastian waktunya. Ia justru menyatakan pihak PLN tidak sabar dan sulit diajak kerjasama.
Menurut Manager PLN Cabang Nias Barat Andreas Frans Heldiansyah Siahaan, pihaknya memutuskan sambungan listrik karena tunggakan listrik 3 bulan berturut-turut belum dibayar.
“Tunggakan listrik Dinas Kesehatan Nias Barat kurang lebih Rp20 juta, sebelum jatuh tempo pembayaran, kami selalu mengingatkan. Bahkan Kepala Dinas sudah membuat surat pernyataan akan melunasi tunggakan namun tidak kunjung dibayar,dengan berat hati kami terpaksa putuskan aliran listrik secara permanen,” tandasnya.
Ia menolak saat dikatakan PLN tidak sabar dan tidak bisa diajak kerjasama. “Kami sudah cukup sabar, tentu dalam menjalankan tugas kami berpandu pada SOP yang ada,” tegasnya.
Menurutnya, jika Dinas Kesehatan ingin mengurus pemasangan baru di rumah sakit tersebut dengan daya yang sama maka akan dikenakan biaya Rp110 juta.
Menanggapi pemutusan aliran listrik ini, seorang warga terkejut dan menyayangkannya. Menurutnya, tidak mungkin Pemkab Nias Barat tidak memiliki uang untuk membayarnya.
Dikatakannya, rumah sakit tersebut direncanakan akan mulai beroperasi akhir tahun ini. Namun dipastikan tidak akan jadi kalau tidak ada listriknya.
Hal sama dikatakan BD,warga sekitar rumah sakit. Ia justru menilai Pemkab Nias Barat tidak memiliki perencanaan matang dalam pembangunan. “Ini sungguh memalukan, bagaimana rakyat percaya pemerintah bisa mensejahterakan rakyat kalau hal sepele ini saja tidak bisa diatasi,” tandasnya.
Mereka berharap Pemkab Nias Barat segera bertindak agar tidak berlarut yang menunjukkan ketidakmampuan manajemen pemerintah dalam mengelola keuangan negara. (Sabar)
