Tebing Tinggi, TRIBRATA TV
Rapat Koordinasi Daerah MUI Tebing Tinggi sampaikan Taujihat berisikan beberapa poin penting, di antaranya menyerukan kepada masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi, menjaga persatuan, kewajiban memilih pemimpin, netralitas aparat pemerintahan, keteladanan pemimpin, serta menjauhi ujaran kebencian.
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
Sebagaimana diketahui tahapan pemilu 2024 sudah berlangsung dan beberapa hari lagi memasuki tahapan pemilihan. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa perlu untuk mengeluarkan Taujihat atau seruan agar pemilu 2024 berlangsung jujur, adil, dan damai.
Ada delapan seruan dikeluarkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III yang berlangsung di Jakarta.
Dalam rapat koordinasi hari ini Sabtu (9/11/2024) di Gedung MPH Inalum Tanjung Gading, Batu Bara, Sumut Ketua MUI Tebing Tinggi menyampaikan hal tersebut. Selain itu disampaikan juga program yang telah tercapai dan yang belum terlaksana di tahun 2024.
Sebelumnya Walikota dalam sambutan pembukaannya mengatakan kontribusi MUI selama ini sangat baik dalam peran turut membangun kota Tebing Tinggi terutama dalam hal keummatan serta menjaga kondisifitas masyarakat.
Taujihat yang dibacakan langsung Ketua MUI Drs Ahyar Nasution berisikan beberapa poin penting, di antaranya
MUI menyerukan semua pihak agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan dalam Pemilu 2024. MUI menyerukan masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam Pemilu dengan menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
MUI mengingatkan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia bahwa memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban. MUI menghendaki agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja secara propesional.
MUI mengimbau dan mengingatkan agar Aparatur Negara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Indonesia (Polri), Kepala Desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat menjaga integritas, dan profesionalitasnya dengan memegang dan menegakkan prinsip netralitas.
Kemudian MUI menyerukan kepada para pengurus MUI di semua tingkatan yang ikut terlibat dalam kontestasi politik praktis Pemilu 2024. Mendorong agar Pemimpin Nasional yang akan datang harus menjadikan etika, integritas, dan hukum sebagai panglima dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menyerukan kepada media massa, media elektronik, dan media online untuk bersikap netral dan pro aktif mendidik masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita bohong (hoax), dan ujaran kebencian (hate speech).
