Humbahas, TRIBRATA TV
Penyampaian pemandangan umum semua fraksi tentang Rancangan Keuangan R APBD Tahun 2022 sebesar Rp1,007 triliun dipimpin Wakil Ketua II DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut Labuan Sihombing dan Wakil Ketua I, Marolop Manik, Selasa (19/10/2021).
Dalam sidang ini Fraksi PDIP menganjurkan kepada pemerintah agar anggaran pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan yang dihapus akibat refokusing ditambah demi pelayanan publik.
Kemudian Alsintan agar diupayakan pemakaian oleh masyarakat secara gratis. Juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur Jalan demi kelancaran transportasi.
Sementara Fraksi Partai Hanura menyarankan kepada pemerintah agar Bupati lebih konsekuen dalam penggunaan anggaran, jangan seperti tahun-tahun terdahulu yang bertolak belakang dengan visi dan misinya.
“Kiranya penyusunan APBD lebih pro masyarakat jangan seperti kebiasaan selama ini. Pelayanan paramedis di rumah sakit ditingkatkan karena pasien disana adalah manusia bukan hewan,” sebut fraksi ini.
Menurut fraksi ini Pendapatan Asli Daerah supaya ditingkatkan dari sektor pariwisata karena banyak tempat wisata alam seperti danau di Humbang Hasundutan yang belum dikembangkan.
Bupati jangan hanya memprioritaskan perhatiannya pada Food Estate padahal banyak pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Sedang Fraksi Nasdem menyarankan agar bidang infrastruktur diprioritaskan untuk kelancaran mobilisasi ekonomi masyarakat di tahun 2022 nanti seperti di daerah Papatar, dimana hampir semua jalan disana rusak berat.
Juga bagaimana memangkas biaya operasional OPD yang terlalu tinggi dalam R- APBD 2022 dibanding program pembangunan.
Biaya tak terduga yang dianggarkan Rp52 miliar atau naik 623,50% sudah terlalu tinggi sehingga perlu dikaji supaya jangan lewat dari 10%. Diduga pemerintah menggunakan dana Silpa 2021 sehingga Fraksi Nasdem menolak anggaran biaya tak terduga tersebut.
Fraksi Persatuan Solidaritas menyoroti kebijakan pemerintah pada penyusunan R-APBD TA 2022 yang hanya mengandalkan dana dari pusat padahal banyak sumber PAD seperti tempat tempat wisata. Pariwisata perlu dikembangkan untuk sumber Pendapatan Asli Daerah.
Penempatan petugas kesehatan supaya merata demi kesehatan masyarakat. Juga anggaran biaya yang terhapus pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan supaya dibatalkan sebab pelayanan publik harus didukung demi rakyat.
Sedang Fraksi Gerindra menyarankan pemerintah tentang isi dari R-APBD TA 2022 harus sesuai surat Menteri Dalam Negeri yang terdiri dari 6 poin tentang penyusunan APBD yang menitik beratkan kepada Pemulihan Ekonomi Rakyat secara Nasional, hal ini belum nampak dalam rancangan penyusunan Anggaran Tahun 2022 mendatang.
Juga diusulkan untuk membentuk suatu wadah pembinaan seni, retribusi perparkiran di Humbang Hasundutan dan pengembangan daerah pariwisata.
Semua fraksi sepakat agar pemerintah lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. (tbh Mora)
