Labuhanbatu, TRIBRATA TV
Aliansi Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Labuhanbatu, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Senin (19/9/2022).
Aksi ini digelar terkait nasib ratusan TKS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, yang tidak bisa mengikuti seleksi Penerimaan Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MEN-PANRB) perihal pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.
Hal itu didasarkan pada surat pemberitahuan yang dikeluarkan Bupati Labuhanbatu No. 800/4022/BKPP-III/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 perihal Pendataan Tenaga Non Asn di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Salah satu point dalam surat pemberitahuan tersebut bertuliskan, harus berstatus Tenaga Honorer Kategori II (TH K-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut TKS dan GMNI Labuhanbatu menuntut DPRD memanggil Direktur RSUD Rantau Prapat untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Mereka juga minta DPRD mengawasi pendataan Tenaga Honorer P3K di RSUD Rantau Prapat agar tidak ada
diskriminasi dan nepotisme.
“Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dapat sesudah masa kerja,” tulis mereka dalam tuntutannya.
Aksi juga mendesak DPRD memikirkan nasib TKS RSUD Rantau Prapat, jika tidak ditindak lanjuti mereka mengancam akan mogok kerja bersama.
Ketua DPC GMNI Hamdani Hasibuan mendesak dewan memanggil Direktur Rumah RSUD karena diduga terjadi kejahatan perbudakan moderen pada TKS rumah sakit itu.
“Kita duga hal ini adalah bentuk pembodohan yang juga sebagai kejahatan human trafficking,” tegasnya.
Sementata Sekretaris GMNI Labuhanbatu, Amos P Sihombing, meminta masalah ini dapat terselesaikan. (kholik)
