Tanjungpinang, TRIBRATA TV
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) disinyalir bermain alokasi anggaran dana kerjasama dan publikasi.
Pasalnya, hingga menjelang akhir tahun bulan September, PPTK DPRD Provinsi Kepulauan Riau bernama Bowo belum sekalipun melakukan pembayaran alokasi dana anggaran kerjasama dan publikasi terhadap sejumlah perusahan media.
Dimana keterlambatan dan ketidak jelasan pembayaran alokasi dana anggaran kerjasama dan publikasi sudah kerap kali terjadi di PPTK DPRD Kepri itu.
Salah satunya wartawan yang bekerja di perusahan media online yang berkedudukan di Kepri, yang namanya tidak bersedia disebutkan namanya.
“Kalau sudah menjadi pos anggaran yang memang untuk publikasi, seharusnya segera disalurkan. Kalau tidak yah perlu kita pertanyakan, dikemanakan anggaran itu,” kata wartawan yang bekerja di perusahaan media online,Minggu (12/9/2021).
Lanjut kata wartawan itu, semenjak PPTK Bowo, mereka susah komunikasi, makin tak jelas aja kerja di era Bowo ini.
“Ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi sejumlah media. Mungkinkah anggaran yang dikelola Bagian Sekretariat Dewan tersebut terjadi penyimpangan,” tanyanya.
Diketahui Bowo, mantan Kabid Penetapan Pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang. Nama lengkapnya Isnaini Wibowo pernah dipanggil pihak kejaksaan pada tahun 2021.
Bowo diperiksa terkait dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp1,3 miliar.
Saat ini Bowo menjabat sebagai Kabag Umum dan Humas di Sekwan DPRD Kepri. (M.HOLUL)
