Gowa, TRIBRATA TV
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan membeberkan temuan kegiatan belanja minuman jamuan tamu rumah jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Gowa tidak sesuai yang dianggarkan.
BPK menemukan pelaksanaan realisasi belanja tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa yang menandatangani bukti pertanggung jawaban.
Belanja makan minum untuk jamuan tamu dengan SP2D LS sampai dengan bulan September 2021 dilaksanakan dengan nota pesanan sebanyak 31 kali kepada satu penyedia, yaitu CV RPP.
Dikutip dari www.celebesnews.co.id, Jumat (19/8/2022) berdasarkan hasil wawancara BPK denggan Wakil Direktur CV RPP, diketahui pengadaan tersebut tidak dilaksanakan CV RPP. Perusahaan itu hanya diminta untuk menandatangani administrasi pertanggungjawaban untuk pencairan dana.
Setelah SP2D LS dicairkan ke rekening CV RPP, kemudian diberikan kepada PPTK tanpa adanya tanda terima.
Atas kegiatan tersebut, CV RPP diberikan fee sebesar 2,5 persen untuk setiap SP2D yang dicairkan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.493.815.000 setelah dikurangi pajak sebesar Rp27.160.265. Sehingga fee yang diterima sebesar Rp36.666.368.
Oleh karena itu, dana yang diberikan kepada PPTK adalah sebesar Rp1.429.988.366
Dari informasi kepada PPTK diperoleh penjelasan kegiatan tersebut dilakukan oleh VC RPP. PPTK melakukan pembelanjaan sendiri melalui penyedia lainnya. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, PPTK tidak dapat menunjukan bukti dokumen pertanggungjawaban sebenarnya kepada BPK.
Hal ini disebabkan PPTK tidak menyimpan bukti tersebut karena sudah dibayarkan melalui CV RPP.
Sementara itu, celebesnews.co.id mencoba konfirmasi dan klarifikasi terkait temuan BPK tersebut melalui surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Gowa yang dimasukan ke bagian umum sejak pekan lalu hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban (red)
Tim Media Group POROS RAKYAT indonesia.
