Keerom, TRIBRATA TV
Program Bupati Keerom dibidang pendidikan yang diutarakan saat debat kandidat pada bursa pencalonan 2020 terkait terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) kini mulai nampak. Tak tanggung tanggung sebuah Peraturan Bupati (Perbup) terbaru kini hadir sebagai dasar hukum yang kuat untuk memberi bantuan studi bagi mahasiswa.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Keerom Engelberthus Amo saat ditemui TRIBRATA TV Online di ruang kerjanya, Senin (16/8/2021).
Dikatakan, Bupati kini telah memetakan dua jenis bantuan kepada mahasiswa asal Kabupaten Keerom. Pertama berupa Biaya Bantuan Studi, difokuskan kepada calon mahasiswa asal Keerom yang mendaftar kuliah. Kedua Beasiswa kepada mahasiswa yang telah terdaftar di perguruan tinggi.
“Program dan kebijakan bupati ini adalah program prioritas sebagai bagian dari visi dan misinya, sehingga kami dari DPRD sedang mendorong kebijakan ini agar dapat terlaksana untuk menciptakan anak-anak Keerom yang memiliki skil dan manajerial handal,” katanya.
Kata dia, program bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan mimpinya dalam menciptakan generasi muda yang handal sehingga dorongan semua pihak termasuk DPRD sangat diharapkan. Program bantuan studi, dan bantuan beasiswa akan menjadi program prioritas bupati saat ini.
Menurut politikus Partai Nasdem ini, kebijakan bupati ini tak bisa dipandang sebelah mata. “Bantuan studi inilah tentu yang menjawab ketimpangan selama ini, sebab banyak mahasiswa Keerom harus Drop Out (DO) dari sejumlah perguruan tinggi akibat minimnya biaya studi.
Terkait kapan bantuan tersebut di realisasikan, menurut Anggota Komisi C ini, bantuan tersebut akan direalisasikan dalam waktu dekat, jika data mahasiswa disiapkan melalui ketua mahasiswa. Namun ada sebagian data yang belum valid maka pemerintah melalui dinas terkait sedang turun langsung ke kampus-kampus mengecek data mahasiswa.
Selain itu, pemerintah sedang membangun kordinasi ke sejumlah kampus yang ada di Papua, Papua Barat, maupun luar Papua, agar mahasiswa asal Keerom yang terlambat membayar biaya Pendidikan (SPP) dan lainnya diberikan waktu tambahan karena pemerintah siap melunasinya.
Lebih jauh Engelbertus Amo menambahkan, pemerintah sedang berusaha memenuhi kebutuhan mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa tetap tenang, melengkapi persyaratannya, serta tidak termakan isu miring.
“Kami dari DPR mengawal agar realisasinya cepat terlaksana, kami juga masih terus berkordinasi agar data mahasiswa agar segera valid,” katanya. (Nabar)
