Serdang Bedagai, TRIBRATA TV
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Manutur P Naibaho hilang bak ditelan bumi. Berulangkali mendatangi kantornya, ia tak pernah ada. Demikian juga telepon dan pesan singkat tak pernah dibalas, Rabu (5/8/2020).
Banyak masalah yang ingin dikonfirmasi kepada Kadishub, salahsatunya terkait upah honorarium dan jumlah personil honorarium. Juga belanja rambu-rambu lalu lintas serta rambu pendahulu petunjuk jurusan di Dinas Perhubungan.
Manutur terkesan sengaja mengelak dan menghindar agar tidak bisa dikonfirmasi. Hak publik untuk tahu atas pelayanan dan penggunaan anggaran di dinas ini seakan sengaja ditutupi sehingga muncul dugaan ada sesuatu yang disembunyikan. Hal ini tentu bertentangan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik).
Beberapa hal yang hendak dikonfirmasi seperti upah honorarium tenaga kontrak tahun 2019 sejumlah 144 orang/bulan x Rp1.700.000.00 dengan total Rp244.800.000. Uang lembur pegawai non PNS (Insentif) 144 orang/bulan x Rp300.000 dengan total Rp43.200.000.
Demikian jumlah belanja rambu-rambu objek wisata, pengadaan dan pemasangan rambu rambu lalu lintas di objek wisata 10 unit/paket Rp1.600.000 dengan total Rp16.000.000 dan rambu pendahulu petunjuk jurusan 2 unit x Rp10.460.450 dengan total Rp20.920.900.
Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Sergai, Prayuka Uganda menilai semakin menghindarnya Kadis tersebut dan tidak mau dikonfirmasi dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat.
Ia minta Kejari Sergai tanggap dengan informasi dan temuan-temuan para pekerja media di lapangan. Sehingga terjawab ada tidaknya penyimpangan dan pembengkakan anggaran belanja.
“Kalau dibiarkan terus, hal ini akan menghilangkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum. Slogan pemberantasan korupsi hanya sebatas dispanduk karena tidak diimplementasikan,” kata Yuka. (Willy Lubis)
