Hukum  

Status Stanvas Lahan 168,5 Hektar di Batahan Belum Dicabut

Madina, TRIBRATA TV

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut masih menstanvas lahan seluas 168,5 hektar di Kecamatan Batahan.

“Belum ada dicabut. Dalam minggu ini, Pemkab akan memanggil semua kelompok untuk duduk berdiskusi tentang masalah stanvas ini,” tulis Irsal Pariadi, mantan Camat Batahan dalam pesan WhatsApp, Minggu (9/6/2024) sore

BACA JUGA  Diburu Sejak 2016, Terpidana Korupsi PPIP Ditangkap Kejati Kalbar

Irsal merasa heran karena dalam beberapa media online, ia seolah-olah menyatakan lahan yang distanvaskan oleh Bupati Madina, H. M. Sukhairi Nasution telah dicabut. Dan pencabutan status Stanvas ini ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Madina dan Kapolres Madina.

“Makanya heran saya sama yang nulis berita. Solusinya untuk stanvas ini adalah menggabungkan semua kelompok menjadi satu di dalam satu wadah koperasi. Namun hingga saat ini belum juga ada kesepakatan dari kelompok-kelompok itu,” jelasnya.

BACA JUGA  Razia PETI di Dekat Tower SUTT, Polres Merangin Hancurkan Mesin Dompeng

Irsal pun berharap agar, semua pemberitaan tentang Stanvas ini harus dari sumber yang jelas dan pasti. Sehingga tidak menimbulkan potensi-potensi konflik di masyarakat.

Sebelumnya, berdasarkan informasi dari masyarakat, Kelompok Tani Pilar Batahan yang dipimpin Masriadi menjelaskan lahan stanvas yang ditetapkan oleh Bupati Madina kini dikuasai oleh Tarman Tanjung CS.

Sehingga Pemkab Madina, melalui Kelurahan Pasar Baru Batahan tidak lagi memiliki kewenangan untuk merawat dan memanen lahan sawit seluas 168.5 hektar tersebut.

IKLANKAN-PRODUK-ANDA-DISINI-20240504-132349-0000