Labura, TRIBRATA TV
Hendriyanto Sitorus, anggota DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) dari Partai Golkar mengatakan, beredarnya issu bermuatan politik yang telah menyudutkan bupati Labura terkait pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan oleh PT. POS Indonesia Rantau Prapat kepada warga Kecamatan Na IX-X, di Aula Fajar Dolfa terlalu berlebihan.
Sebab, pemakaian Aula Fajar Dolfa untuk kegiatan pembagian BST itu adalah berdasarkan surat permohonan resmi dari PT POS Indonesia Rantau Prapat kepada H. Kharuddinsyah Sitorus, selaku pemilik Aula Fajar Dolfa. “Tidak ada sama sekali mengandung unsur politik, “ujarnya kepada TRIBRATA TV, Selasa (19/5/2020).
Adapun surat permohonan dari PT POS Indonesia Rantau Prapat berdasarkan surat edaran dari Menteri Sosial Republik Indonesia nomor : 111/MS/C/4/2020 tanggal 30 April 2020 Perihal pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan hasil diskusi dengan Bupati Labuhanbatu Utara untuk percepatan penyaluran kepada masyarakat.
Dalam isi surat tersebut, PT POS indonesia Rantau Prapat mengajukan permohonan ijin menggunakan Aula Fajar Dolfa yang berada di Aekkota Batu, untuk melakukan pembayaran BST kepada masyarakat Kecamatan Na IX – X dengan alokasi 3.004 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pada hari Rabu dan hari Kamis (13-15/5/2020), pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.
“Aula itu kan milik pribadi ayah saya H. Kharuddinsyah Sitorus dan bukan milik pemerintah. Kalaupun disana ada spanduk maupun foto yang bertuliskan ada calon bupati Labura dengan pasangannya, itu bukan disengaja. Jangan terlalu dipolitisasi dan dikait-kaitkan dengan pilkada. Memang benar, saya akan ikut maju sebagai salah satu peserta pilkada, tetapi ini kan bukan kegiatan politik melainkan kegiatan sosial yang mana kami juga harus mendukungnya, “ujar Hendriyanto Sitorus.
Hendriyanto berharap agar masyarakat Labura tetap tenang dan jangan panik, apalagi dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mempunyai kepentingan politik menjelang pilkada. Sebab, kegiatan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh PT POS Indonesia di Aula Fajar Dolfa ini adalah bersifat kemanusiaan dari pemerintah pusat dan bukan bersifat politik.
“Terkait adanya foto calon bupati yang terpampang di Aula Fajar Dolfa itu adalah hal yang wajar, karena Aula itu milik pribadi. Masyarakat saat ini sudah pintar dan sudah tau siapa yang akan di pilihnya, bukan karena foto yang terpampang dirumah saya. Karena, uang yang diberikan oleh PT POS Indonesia itu adalah atas nama pemerintah, bukan uang atas nama calon bupati. Untuk itu, Saya mohon bagi yang mempunyai kepentingan politik jangan terlalu panik, “terangnya.
“Pemakaian Aula Fajar Dolfa ini juga gratis tanpa ada di pungut biaya, bahkan beberapa karyawan saya ikut membantu pihak PT POS Indonesia Rantau Prapat untuk mematuhi anjuran dari pemerintah agar setiap masyarakat yang datang mencuci tangan, jaga jarak dan harus memakai masker, “ujarnya menjelaskan.(HENGLY NAINGGOLAN)
