Sergai, TRIBRATA TV
Beredar informasi di kalangan DPRD Serdang Bedagai (Sergai), Jum’at (13/5/2022), kalau rapat penyusunan kepengurusan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2022-2024 gagal. Rapat yang dihadiri pimpinan-pimpinan fraksi di Gedung DPRD Sergai, pada Selasa (10/5/2022) itu, dimulai pukul 11.30 WIB hingga berakhir pukul 20.30 WIB.
Rapat Penyusunan AKD dipimpin Syamsul Bahri Purba dari Partai Golkar dan Siswanto dari Partai NasDem.
Dalam rapat tersebut terjadi pengusulan untuk calon Ketua Komisi C ada dua orang yaitu satu dari Fraksi NasDem dan satu lagi dari Fraksi Pembangunan Sejahtera.
Sehingga terjadi perdebatan yang cukup alot antara dua fraksi tersebut dengan pimpinan rapat. Namun rapat berakhir tidak menemukan kesepakatan untuk posisi Ketua Komisi C. Kondisi semakin memanas hingga detik-detik akhir rapat, salah satu pimpinan rapat meninggalkan ruangan sementara di dalam rapat masih ada pimpinan 8 fraksi.
Pimpinan rapat kemudian melakukan skor rapat sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
Sebelumnya Sekretaris DPRD Sergai Drs.H.Suprin yang dihubungi via telepon seluler mengakui ada usulan dua calon Ketua Komisi C. Hal itu yang menyebabkan ditundanya rapat penyusunan AKD sergai.
Semestinya pada Rabu (11/5/2022), dilakukan pembacaan kepengurusan AKD yang baru untuk periode 2022-2024, sebab kepengurusan AKD periode 2019-2022 sudah berakhir pada April 2022.
Pada tahun 2019 sebut Suprin, Partai Demokrat tersebut bergabung dengan PPP dan PKS yang disebut dengan nama Fraksi Demokrat Pembangunan Sejahtera (FDPS). Namun belum lama ini Partai Demokrat bergabung dengan Partai NasDem, sehingga terjadi perubahan terhadap FDPS. Sehingga tinggal Fraksi Pembangunan Sejahtera (FPS).
Pembentukan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi,Kabupaten/Kota.Jelas Sekwan.
Sementara Ketua Partai Demokrat Sergai Labuhan Hasibuan S.Ag, Jum’at (13/5/2022) yang dihubungi via telepon seluler mengaku alasan Partai Demokrat keluar dari Fraksi DPS (Demokrat Persatuan Sejahtera), karena tidak bisa bersinergi untuk membangun fraksi dan kerakyatan.
“Sebagai salah satu contoh yang tidak bisa bersinergi di fraksi itu tentang penempatan pimpinan AKD, selain kita harapkan proporsional, gantian lah untuk memimpin AKD, kan tak bagus kalau terlalu serakah,” ujarnya.
Inilah buktinya, pengangkatan Ketua Fraksi DPS kemaren tak tahu kita, “kawantu” tiba tiba jadi ketua fraksi, tak ada dokumen Partai Gabungan (FDPS) untuk penetepan dia, tapi yaudahllah, kita ngalah aja, tambahnya.
Belum lagi ada usulan dari DPS secara tertulis disampaikan kepada Sekwan tertanggal 20 April 2022, terkait pimpinan AKD untuk periode 2022-2024, diusulkan tanpa terlebih dahulu menggelar rapat internal fraksi di DPS (Partai Demokrat,PPP dan PKS), tegas Labuhan. (hakim sitanggang)
