Deli Serdang, TRIBRATA TV
Terkait peristiwa sebuah penutupan paksa warung di Jalan Pelita, Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang oleh sekelompok orang pada Selasa 28 April lalu, DPC Peradi Deli Serdang menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan budaya bangsa.
Menurut Ketua DPC Peradi Deli Serdang, Jonni Silitonga apa yang dilakukan sekelompok orang itu adalah tindakan barbar. “Budaya kita menjunjung tinggi nilai musyawarah dan dialog,” kata Jonni, Jumat (1/5/2020). Apalagi sampai terjadi pengrusakan kursi dan gelas.
Indonesia, kata Jonni adalah bangsa yang majemuk dan beragam karenanya tidak bisa seseorang atau sekelompok orang memaksakan kehendaknya.
“Penutupan yang dilakukan oleh organisasi FPI secara hukum merupakan tindakan main hakim sendiri (eigenrehting) melampaui kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangaan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan,” tandasnya.
Karenanya DPC Peradi Deli Serdang mendukung upaya-upaya hukum yang dilakukan pemilik warung, Lamria Manullang. Lamria sudah membuat laporan ke Polresta Deli Serdang dengan Laporan Polisi No. STTPL/2009/IV/2020/SU/RESTA DS, tanggal 29 April 2020.
“Sesuai dengan laporan itu Polresta Deli Serdang harus melakukan proses hukum demi tegaknya hukum sehingga tidak ada anggapan seolah-olah pelaku tidak terjamah,”katanya lagi.
Peradi juga mengapresiasi upaya mediasi oleh Polresta Deli Serdang antara korban dan pelaku. “Tetapi mediasi menjadi preseden buruk jika tidak diproses secara hukum dan bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum,” kata Jonni yang didampingi Sekretaris Peradi Deli Serdang, Lukman Nasution.
Ia juga minta kepada Mendagri untuk tidak memperpanjang ijin ormas tersebut karena dalam perjalanannya sering melakukan tindakan kekerasan, persekusi, intimidasi dan main hakim sendiri.
“Kita berharap peristiwa ini adalah yang terakhir terjadi di Sumatera Utara. Mari hargai kemajemukan bangsa ini yang dibangun para pendiri bangsa,” katanya. (red)
