Tapanuli Utara, TRIBRATA TV
Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan mengajak semua pihak agar berpikir rasional dan realistis dalam menyikapi rencana pendirian Universitas Tapanuli Raya (UNTARA).
Hal ini dikatakannya, terkait informasi seorang akademisi dari Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, yang menyebutkan kalau proposal pendirian UNTARA telah merugikan nama baik IAKN karena menyajikan data bohong.
Nikson Nababan mengatakan berdasarkan visi Presiden Joko Widodo yang unggul dalam SDM dan Indonesia Maju, serta visi misi Kabupaten Taput untuk menjadi lumbung SDM yang berkualitas, Pemkab Taput berkepentingan untuk memajukan SDM didaerahnya. Salahsatunya dengan mendirikan UNTARA.
Sebab, menurut Nikson, universitas tentu memiliki fakultas yang umum dengan mata kuliah yang umum juga apalagi ditambah dengan pendidikan vokasi keahlian. Hal ini merupakan solusi yang cepat dan tepat untuk memajukan SDM di daerah yang dipimpinnya.
“Selain itu ekonomi makro dan mikro Tapanuli Raya khususnya Tapanuli Utara, akan semakin meningkat dan maju, sesuai dengan visi Presiden RI yang SDM unggul Indonesia Maju, dan visi misi Kabupaten Tapanuli Utara menjadi lumbung SDM yang berkualitas,” ujarnya kepada TRIBRATA TV, Senin (5/4/2021) malam.
Karenanya ia mengajak semua pihak dan masyarakat, agar berpikir realistis dan rasional demi kemajuan pendidikan dan SDM di Tapanuli Utara.
“Mari berpikir rasional dan realistis,” tambah Bupati yang sudah menjabat dua periode itu.
Sebelumnya dikabarkan, Pemkab Tapanuli Utara, melalui Bupatinya baru-baru ini, sudah mengajukan proposal pendirian Universitas Tapanuli Raya (UNTARA) kepada Presiden RI.
Namun, pengajuan proposal UNTARA tersebut menuai polemik, karena dituding Prof Yusuf Leonard Henuk, akademisi dari IAKN Tarutung ada sejumlah “kebohongan” dalam proposal UNTARA itu
Yusuf menyebutkan, bahwa penggagas UNTARA bisa saja tersandung hukum karena menyajikan data yang “tidak akurat” dan sudah merugikan nama baik IAKN, Minggu (4/4/2021).
Seperti diketahui, saat ini perdebatan rencana transformasi IAKN menjadi UNTARA ditolak kalangan IAKN karena ingin meningkatkan status menjadi Universitas Kristen Negeri (UKN).
Prof Yusuf juga berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, mau menerima secara lapang dada rencana peningkatan status IAKN menjadi Universitas Kristen Negeri.
“Bupati itu cukup urus pendidikan PAUD hingga SMP saja sesuai Undang-Undang. Urusan perguruan tinggi adalah urusan Menteri,” kata profesor itu.
Secara terpisah, Bupati Taput balik mempertanyakan kepada yang meminta peningkatan status IAKN menjadi UKN, apakah fakultas umum di IAKN dan Rektor atau Kemenag (Kementerian Agama) sudah memiliki MoU dengan sinode gereja-gereja besar.
Dan jika sudah ada MoU nya, bisa ditunjukkan kepada pihaknya, dan jika hal itu bisa ditunjukkan maka pihaknya dalam hal ini Pemkab Tapanuli Utara akan menyetujui status IAKN menjadi Universitas Kristen Negeri.
“Untuk gakultas umum di IAKN, apakah Rektor atau Kemenag sudah MoU dengan sinode gereja-gereja besar?, Kalau ada bisa ditunjukkan itu, saya setujui itu UKN,” tanya Bupati Nikson Nababan, sembari menunjukkan bukti foto kepada TRIBRATA TV. (Bonni)
