Toba, TRIBRATA TV
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sangat penting diketahui masyarakat Kabupaten Toba. Sebab berdasarkan data BPS, di Toba, luas lahan sawah 18.005 hektar dan luas lahan cadangan 4.977,74 hektar.
Jubel Tambunan, Anggota DPRD Sumatera Utara mengatakan, masyarakat harus tahu aturan ruang lingkup pertanian, karena 90 persen pekerjaan warga Toba bergerak disektor pertanian.
“Beberapa hari lalu, kami sudah reses dibeberapa desa, seperti Desa Somanimbil, Desa sariburaja Janjimaria, Nagatimbul dan desa lainnya. Banyak aspirasi kami tampung, seperti saluran irigasi, drainase, bibit, dan pupuk. Pertemuan ini juga membahas penetapan harga komoditas pokok serta memfasilitas sarana prasarana kepada masyarakat,”ucap Jubel yang juga Ketua Partai Nasdem Toba.
Ia menilai perlunya dasar RT/RW dalam sektor pertanian menjadi dasar pengelolaan pertanian.
“Terlebih pola tanam dan tidak serentaknya menanam padi menjadi satu kendala yang berat. Saya pun tidak mau jika ada kelompok tani hanya formalitas, ada saat dapat bantuan selanjutnya bubar,” tegasnya.
Ia mengajak petani tetap solid dalam bertani dan membangun kelompok tani
Sementara Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Toba,
Jerry Silaen mengatakan, mayoritas masyarakat Kabupaten Toba adalah petani dengan luas lahan kurang lebih 18.005 Hektar dengan lahan cadangan 4.977,94 hektar. Jumlah Kelompok Tani se Kabupaten Toba pada Januari tahun 2020 berjumlah kurang lebih 922.
“Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Sampai saat ini kita masih membenahi jumlah kelompok tani yang sebenarnya,” ucap Jerri.
Diakuinya, sampai saat ini masih banyak kendala soal irigasi, bibit, dan pupuk subsidi. Saat ini program Lahan Perlindungan Pangan Berkelanjutan atau LP2P sedang berjalan bagi petani yang memiliki lahan sertifikasi pribadi dan luasnya 5 hektar.
“Tujuannya agar ada perlindungan kawasan maupun lahan pertanian secara berkelanjutan, demi mewujudkan ketahanan kedaulatan pangan. Serta kemandirian, kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat Toba,” tandasnya.
Menurutnya, akibat pandemi covid-19, anggaran dinasnya pada tahun 2021 berkurang. “Kami masih perlu tambahan traktor besar, namun dikarenakan keterbatasan anggaran maka berharap sinergisitas antara pabrik padi, kelompok tani dan dinas pertanian peternakan lebih dikuatkan,” katanya.
Anggota DPRD Toba, Boy A Simangunsong mengatakan perlu sinergisitas pihak dinas dengan kelompok tani dan legislatif. “Kami harap agar PPL lebih digalakkan agar mendapat hasil maksimal. Satu hal yang pasti, agar bantuan yang datang ke kelompok tani, tidak hanya berhenti disitu saja, dapat lalu bubar! Perlu kelanjutan hingga mendapat hasil yang baik,”ujar Boy yang mewakili dapil I Kecamatan Balige dari Partai Nasdem.
Turut hadir Pengurus Nasdem Toba Jojor Napitupulu, dan jajaran serta Kades Lumbanpea induk, Torang Tambunan, Kades Lumbanpea Timur Edward Tambunan, Kades Lumbangaol Faber Tambunan dan kades lainnya. (berlin yebe)
