Labura, TRIBRATA TV
Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up.
Musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan musrenbang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang pada tingkat desa dan kelurahan. Musrenbang kecamatan dihadiri oleh para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan berbagai stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
Dengan adanya musrenbang tingkat kecamatan diharapkan dapat menjaring aspirasi masyarakat tentang kebutuhan pembangunan pada tahun perencanaan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara terkhusus di kecamatan.
Dalam musrenbang kecamatan ini, usulan kegiatan dari tingkat desa diverifikasi terkait dengan kelayakan usulan, baik secara teknis maupun jenis kewenangan.
Verifikasi pada musrenbang tingkat kecamatan dilakukan oleh masing-masing unit Perangkat Daerah terkait yang berada di tingkat kecamatan, misalnya UPTD Pekerjaan Umum, penyuluh pertanian, Koordinator Wilayah Pendidikan, UPTD Kesehatan / Puskesmas, dan lain sebagainya.
Dari proses verifikasi tersebut, akan dihasilkan daftar usulan kegiatan yang selanjutnya akan dibawa ke proses selanjutnya yaitu Forum Perangkat Daerah guna dilakukan sinkronisasi dan verifikasi kelayakan secara lebih lanjut.
Namun dalam musrenbang Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di aula Kantor Camat hanya dihadiri 2 kepala desa dari 8 desa yang ada, Rabu (17/2/2021).
Camat Aek Kuo, Diapari serta SKPD Labura menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran sejumlah kepala desa.
Hal sama juga dikatakan seorang tokoh masyarakat. Ia menilai, ketidakhadiran para kepala desa itu seakan tidak mendukung program pemerintah.
Ia menduga mungkin karena masa jabatan kepala desa sudah mendekati akhir masa sehingga mereka tidak peduli lagi. (Suyanto)
