Nasib Kampus II IAKN Tarutung dan Rencana UNTARA

Tapanuli Utara, TRIBRATA TV

Pembangunan gedung kampus II STAKPN (Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri) Tarutung yang kini menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) di Desa Pagar Batu Silakitang Sipoholon kembali menjadi perbincangan hangat belakangan ini.

Pasalnya selain IAKN yang digadang-gadang akan ditransformasi menjadi UKN (Universitas Kristen Negeri) juga kondisi sejumlah bangunan serta lokasi Kampus II itu membuat hati miris.

Seorang warga yang tinggal di sekitar kampus mengatakan hingga status STAKPN Tarutung berubah menjadi IAKN pada awal Juni 2017, pembangunan Kampus II STAKPN itu tidak juga rampung.

Pantauan TRIBRATA TV pada Minggu (14/2/2021), bangunan itu mangkrak dan sudah ditumbuhi semak belukar.

Namun hingga kini yang terlihat hanya pematokan dan pembuatan tembok penahan. Sebab tembok panahan yang sebelumnya sudah roboh.

Bahkan pada medio Mei 2018, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tapanuli Utara (Taput) sempat menyelidiki dugaan penyimpangan proyek pembangunan gedung perkuliahan Kampus II yang berbiaya Rp7 miliar.

Saat itu Polres Taput bekerja sama dengan ahli konstruksi dari Universitas Sumatera Utara (USU), ingin mengetahui kerugian keuangan negara.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Taput saat itu, AKP Hendro Sutarno menerangkan, pihaknya telah melakukan prosedur penyelidikan dan telah memeriksa lebih dari 10 orang pihak STAKPN. Namun sayangnya sampai saat ini penyelidikan kasus ini tidak ada kelanjutannya dan patut untuk dipertanyakan kembali.

Kampus ini belakangan diusulkan menjadi Universitas Kristen Negeri (UKN). Bahkan pihak rektor telah bertemu dengan Kementrian Agama RI.

Sayangnya, perubahan IAKN menjadi UKN tidak akan membuat perubahan mendasar pada pola pendidikannya. Yang dirubah hanya nomenklatur nya saja tanpa ada perubahan sistem pendidikannya.

Sebagimana diberitakan pada Rabu, 10 Februari 2021 lalu, Rektor IAKN Tarutung, Lince Sihombing bertemu Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Rektor mengajukan proposal transformasi Institut Agama Kristen Negeri menjadi Universitas.

Lince Sihombing menyampaikan, komunikasi terkait transformasi IAKN Tarutung menjadi universitas juga terus dilakukan dengan Pemda.

Dukungan ini dibenarkan Sekretaris Daerah Taput, Indra Simare mare. Menurutnya sudah 3 kabupaten seputaran Danau Toba yang mendukung perubahan kampus itu.

“Kita mendukungnya karena semula beranggapan perubahan nama itu akan juga berdampak pada perubahan sistem pendidikannya. Artinya akan ada fakultas-fakultas umum bukan hanya humaniora saja,” kata Indra, Minggu (14/2/2021).

Ia pun mengaku sudah berkomunikasi dengan kabupaten lainnya dan akan lebih mendukung pendirian Universitas Tapanuli Utara (UNTARA).

Sementara Bupati Taput, yang juga menjadi inisiator pendirian UNTARA Nikson Nababan, menilai tidak akan ada perubahan apa-apa kendati IAKN bertransformasi menjadi UKN.

“Tetap saja hanya 4 fakultas itu yang ada. Fakultas Theologia, Agama Kristen, Musik Gerejawi, dan Konseling. Yang umum hanya bisa masuk yakni Fakultas Humaniora seperti yang ada sekarang,” tandas Nikson.

Hal ini sesuai aturan 60 % agama dan 40 % umum. Kalau kemudian berubah menjadi UKN, apa bisa dipastikan fakultas umum? Mata kuliahnya juga 100 % umum?, tanya Nikson.

“Pertanyaannya, siapa yang akan menyerap lulusannya? Apakah bisa bersaing dengan lulusan universitas umum?,” tanyanya lagi.

Disisi lain dedominasi gereja memiliki sekolah tinggi masing-masing, seperti Sekolah Tinggi Teologi. Tentu saja lulusannya akan ditampung dedominasi gereja-gereja ini.

“Kalau lulusan UKN, siapa yang menampungnya?,” kata Nikson.

Nikson Nababan mengakui pendirian UNTARA sudah mendapat surat dukungan dari kabupaten/kota di Tapanuli raya seperti Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

Bahkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI H Lanyalla Mahmud Mattaliti, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Baskami Ginting, Ketua DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) St Edison Manurung dan Ketua DPC KMDT Tapanuli Utara Togap Pardamean Nainggolan dan sejumlah elemen masyarakat sudah memberikan dukungan.

“Dukungan enam kepala daerah dan pejabat tinggi negara ini sudah menjadi modal politik yang sangat besar,” tandas Nikson.

Tapi ia ingin lebih memastikan dengan ingin mengetahui respon masyarakat atas usulan ini. Karenanya telah dilakukan survey oleh lembaga survey Sucofindo dan USU untuk meneliti di enam kabupaten/kota itu.

Diakuinya, kendalanya saat ini adalah kebijakan moratorium pendirian universitas negeri oleh pemerintah pusat.

“Marilah sama-sama kita cerdaskan rakyat, kalau UNTARA hadir akan menimbulkan banyak efek positif dan semakin menggerakan ekonomi di Tapanuli Raya. Putaran uang akan semakin tinggi disini, akan muncul banyak pelaku ekonomi baru untuk menunjang UNTARA,” tandasnya.

Ia mengajak untuk terus menyosialisasikan ini hingga ke pemerintah pusat. (Harapan Sagala)