Tapanuli Utara, TRIBRATA TV
Setelah molor pada 2020 lalu, akhirnya pada Rapat Paripurna DPRD Taput menetapkan Ranperda APBD 2021 menjadi Perda, Kamis sore (21/1/2021) di Gedung DPRD Jl Sisingamangaraja 49 Tarutung.
Penetapan Perda secara resmi ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan DPRD.
Sejumlah fraksi, terdiri dari Fraksi PDI-P, Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB, pada penyampaian pendapat akhir menyatakan dapat memahami dan menyetujui Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda.
Sedang dua fraksi, yakni, Faksi Hanura dan Fraksi Garda Persatuan, dari sejak awal pembahasan Ranperda menyatakan walk out.
Pada paripurna ini ditetapkan pendapatan sebesar Rp1.338.912.320.845 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp131.358.390.527, Pendapatan Transfer Rp1.133.397.387.636, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp74.156.542.682
Belanja sebesar Rp1.489.078.317.349, terdiri Belanja Operasi Rp989.084.642.646 Belanja Modal Rp215.280.425.595, Belanja Tidak Terduga Rp10.000.000.000, Belanja Transfer Rp274.713.249.108.
Pembiayaan Daerah dengan rincian, penerimaan Rp162.037.036.004, pengeluaran Rp11.871.039.500 dan Pembiayaan netto Rp150.165.996.504.
Bupati Taput, Nikson Nababan, dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati, Sarlandy Hutabarat, menyambut baik pendapat akhir fraksi-fraksi, yang pada dasarnya mencerminkan niat dan keinginan yang tulus untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara.
“Pemkab Taput, beserta jajaran mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya atas kerjasama, perhatian, pemikiran, saran dan pendapat dewan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah kita ini,” kata Wabup. (harapan sagala)
