Sitaro, TRIBRATA TV
Sebagai bentuk dukungan keseriusan pemerintah memberantas Pungli (pungutan liar), Polres Kepulauan Sitaro menyosialisasi gerakan Saber (sapu bersih) Pungli.
Sosialisasi kali ini menyasar dua instansi yakni Dinas Sosial dan Disperindag Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulut, beberapa waktu lalu.
Diketahui pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Meskipun begitu masih banyak yang belum memahami gerakan ini.
Menurut Kapolres Kepulauan Sitaro melalui Wakapolres Haris O. Bingku sosialisasi ini untuk mengedukasi instansi-instansi pemerintah akan pencegahan pungli.
“Sosialiasi di Dinas Sosial tentang dana-dana, bansos terlebih utama mengingatkan mengenai bantuan sosial jangan sampai salah sasaran, kemudian sasaran di Dinas Perindag, saat ini kan ada penambahan lapak-lapak jangan sampai personil dari Dinas Perindag menambah lapak tersebut dan ada didapati pembedaan-pembedaan, “tuturnya.
Tim saber pungli akan mengecek apakah ada kontribusi untuk pemda. “Apalagi mengenai retribusi, kami mengingatkan dengan penambahan lapak-lapak ini kan berarti ada penambahan pemasukan untuk daerah, jangan sampai ada penambahan namun retribusi tetap sama dengan bulan lalu, “pungkasnya.
Lebih lanjut Bingku menjelaskan yang termasuk tugas dalam pokja pencegahan adalah melakukan sosialisasi.
“Ada 4 kelompok kerja diantaranya Kelompok Pencegahan, Pokjanya diketuai oleh Kasat Binmas anggota ada dari Inspektorat, TNI/POLRI;
Ada Pokja Intelijen diketuai Kasat Intel, anggota ada dari Kejaksaan, Polisi, Inspektorat kemudian ada Pokja Penindakan diketuai Kasat Reskrim anggotanya Polisi, Kejaksaan, Inspektorat dan terakhir ada Pokja Yustisi,”jelas Wakapolres.
Kegiatan ini pun bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang saber pungli dengan harapan pelayanan masyarakat dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD maupun APBN bebas dan bersih dari pungutan liar.
Wakapolres yang juga sebagai Ketua Saber Pungli berpesan kepada segenap stakeholder agar dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. “Bekerjalah dengan baik untuk kabupaten ini dan sekiranya setelah dilakukan sosialisasi ini hendaknya tidak ada pelanggaran hukum sehingga pungutan liar dapat kita cegah dan dihindari bersama,” tutup Bingku. (Jemi Lahutung)
